Pembangunan Gereja di Karimun Ditolak, Pemerintah Diminta Aktif Lindungi Ibadah Kaum Minoritas

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Cendekiawan muslim Ulil Abshar Abdalla menilai pemerintah harus berperan aktif melindungi kaum minoritas dalam beribadah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ulil menanggapi penolakan pembangunan Gereja Paroki Santo Joseph Tanjungbalai, Karimun, Kepulauan Riau, oleh sekelompok massa.

Baca: Soal Pembangunan Terowongan Silaturahmi, PBNU: Saya Enggak Paham Apa Tujuannya

"Mestinya memang idealnya pemerintah memberikan jaminan yang pasti kepada kaum minoritas di Indonesia untuk memastikan semua orang berhak punya rumah ibadah," ujar Ulil di kantor PBNU, Jln Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).

Menurut Ulil, secara kongkret perlindungan terhadap minoritas dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dan pemerintah daerah.

Sejauh ini menurut Ulil, peran keduanya belum optimal dalam melindungi minoritas.

Dia menyebut pemerintah harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pembangunan rumah ibadah tidak akan mengancam pihak manapun.

"Terutama polisi harus memberikan proteksi kepada kelompok minoritas untuk membangun rumah ibadah. Selama ini menurut saya polisi ini ujung tombak dalam memberikan perlindungan. Menurut saya masih perannya belum ideal," tutur Ulil.

"Juga kepala daerah harus memberikan jaminan kepada semua umat beragama di daerahnya untuk bisa membuat rumah ibadah," tambah Ulil.

Baca: Wacana Bangun Terowongan Silaturahmi Masjid Istiqlal-gereja Katedral, PKB: Jangan Cuma Simbolik

Ulil menilai fakta yang terjadi di Indonesia saat ini sangat ironis ketika pembangunan pusat perbelanjaan lebih mudah dibanding rumah ibadah.

"Ironis di Indonesia membangun rumah dagang atau mall lebih mudah dari pada membangun rumah ibadah. Jadi ini agak ironis," pungkas Ulil.

FUIB desak Pemda cabut IMB gereja

Pembangunan Paroki Santo Joseph Tanjungbalai, Karimun, Kepulauan Riau diprotes sekelompok massa yang mengatasnamakan diri dari Forum Umat Islam Bersatu (FUIB).

Mereka menuntut supaya pemerintah Kabupaten Karimun mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gereja tersebut.

Baca: Wacana Bangun Terowongan Silaturahmi Masjid Istiqlal-gereja Katedral, PKB: Jangan Cuma Simbolik

Ketua Umum Vox Populi Institut Indonesia (Vox Point) Yohanes Handojo meminta pemerintah agar tidak menutup mata dengan kasus penolakan gereja yang dilakukan oleh sekelompok massa itu.