Pemulangan WNI Eks ISIS

Pemerintah Harus Cermati Rencana Pemulangan Eks Kombatan ISIS

Menurutnya, di antara ratusan eks kombatan itu ada yang hanya menjadi korban karena diajak oleh keluarganya.

Pemerintah Harus Cermati Rencana Pemulangan Eks Kombatan ISIS
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Anggota Komisi III DPR fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan menilai pemerintah harus cermat dan mengkaji secara mendalam wacana pemulangan eks kombatan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) ke Tanah Air.

Menurutnya, di antara ratusan eks kombatan itu ada yang hanya menjadi korban karena diajak oleh keluarganya.

Kata Arteria, pemerintah harus mengelompokkan mana saja WNI yang murni berbaiat kepada ISIS.

Baca: Ada 43 Pasien Positif Virus Corona di Singapura, Enam Orang Dinyatakan Sembuh

"Proporsional, cermati betul, lakukan klaster yang melawan ideologi di luar kepatutan negara sehingga hal WNI-nya wajib dicabut itu bukan kewajiban kita lagi. Kalau masih WNI itu kewajiban negara untuk laksanakan dan lakukan perlindungan kepada kita," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Arteria menambahkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bisa mengambil peran dalam rencana pemulangan eks kombatan ISIS.

Baca: Fit and Proper Test di DPP PDIP Hari Ini Tak Hanya untuk Wilayah Solo

Ia menilai BNPT dapat berperan untuk menghalau ideologi bertentangan dengan Pancasila yang bisa saja disebarkan oleh eks kombatan ISIS.

"Terkait apakah mereka akan terpapar, telah terpapar, atau akan memaparkan paham radikalisme dari ISIS, itu kewajiban bagi negara, kita punya banyak elemen, kelengkapan, dan instrumen, ada BNPT, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kemendagri, itu akan jadi tugas sendiri bagi teman-teman untuk menjalankan giat tersebut," ujar dia.

Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved