Breaking News:

UU Cipta Kerja

Soal Peluang Diterima Tidaknya Uji Materi UU Cipta Kerja, Pakar Hukum Tata Negara: Fifty-fifty 

Asep mengatakan peluang diterima tidaknya uji materi sangat bergantung pada independensi MK dalam menguji UU Cipta Kerja.

Tribunnews.com
Ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan pihak yang tidak puas dengan Undang-undang Cipta Kerja untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi hal itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf menilai peluang diterima tidaknya uji materi tersebut adalah fifty-fifty (50 berbanding 50).

"Fifty-fifty ya kalau menurut saya," ujar Asep, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (12/10/2020).

Asep mengatakan peluang diterima tidaknya uji materi sangat bergantung pada independensi MK dalam menguji UU Cipta Kerja

"Kalau di awal mereka (MK, - Red) menyatakan dengan sangat kuat, sangat meyakinkan bahwa mereka akan independen, akan menjalankan dengan sungguh-sungguh, itu boleh jadi fifty-fifty (50-50)," jelasnya. 

"Tapi kalau di awal mereka meyakinkan bagi pemohon bahwa mereka itu seringkali takut dan tidak berpihak pada pemohon seperti yang dituduhkan, ya maka harus dilihat pesimis," imbuhnya. 

Ada 13 spanduk berisikan kalimat
Ada 13 spanduk berisikan kalimat "KAMI terbukti menunggangi aksi demo buruh dan pelajar", terbentang dari depan Kemenpolhukam hingga depan Museum Nasional, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020). (tribunnews.com/Danang Triatmojo)

Namun, Asep juga menegaskan semua itu akan bergantung pula pada bagaimana masing-masing pihak termasuk pemohon dalam memberikan argumentasi di sidang nantinya. 

"Tetap juga bergantung pada keyakinan di dalam sidang-sidang, tergantung pada bagaimana masing-masing mendalilkan, memberikan argumentasi," tandasnya. 

Baca juga: Boni Hargens Duga ada Bandar di Balik Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, Ini Aktornya

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan pihak yang tidak puas dengan Undang-undang Cipta Kerja untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau masih ada, jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK," ujar Jokowi dalam siaran langsung jumpa pers via kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Halaman
1234
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved