Breaking News:

Kemen PPPA : Urgensi Pengesahan RUU PKS Sudah Tak Dapat Ditunda Lagi

Kemen PPPA nilai urgensi pengesahan RUU PKS sudah tidak dapat ditunda lagi, RUU PKS harus segera disahkan bukan hanya asumsi belaka.

Tribunnews/JEPRIMA
Puluhan wanita saat menggelar aksi unjuk rasa mengenai rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS) di depan gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2020). Pada aksi tersebut mereka meminta untuk segera mengesahkan RUU PKS. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) belum juga disahkan oleh DPR RI hingga hari ini.

Bahkan akhir Juni 2020 lalu DPR RI mengumumkan dikeluarkannya RUU PKS dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020.

Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi Pembangunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Ratna Susianawati mengatakan urgensi pengesahan RUU PKS sudah tidak dapat ditunda lagi.

Baca juga: NasDem Kembali Usulkan RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Baca juga: DPR Didesak Tetapkan RUU PKS Sebagai Prolegnas Prioritas 2021

Ratna mengatakan sejak diumumkan pencabutan RUU PKS dari Prolegnas, berbagai dialog, diskusi, kajian tentang kekerasan seksual semakin intensif dilakukan yang didukung media.

“Masyarakat semakin paham bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan paling serius yang harus segera dihapuskan,” dalam Dialog RUU PKS bersama Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) secara daring, Jumat (13/11/2020).

Pembahasan soal RUU PKS dilakukan oleh para aktivis, intelektual, tokoh agama dan berbagai elemen masyarakat untuk menyatukan suara dan bergerak lebih masif.

Ratna menjelaskan dari berbagai diskusi, kajian dan pertemuan yang selama ini dilakukan bersama Kemen PPPA disimpulkan bahwa urgensi pengesahan RUU PKS sudah tidak dapat ditunda lagi.

Menurutnya RUU PKS harus segera disahkan bukan hanya asumsi belaka.

“Alasannya, secara dasar penyusunan RUU PKS telah memenuhi syarat, selain itu dibutuhkan sistem pencegahan kekerasan seksual yang komprehensif, dan perlu adanya pengaturan yang berperspektif korban,” kata Ratna.

Baca juga: Hubungi Pelayanan Konsuler Gratis Kemen PPPA Jika Anak Terlihat Depresi karena Belajar Online

Ratna menambahkan, RUU PKS tersebut diharapkan dapat menjadi terobosan hukum yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan korban kekerasan.

Halaman
12
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Produk Populer

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved