Diterpa Isu Miring, JNE Gandeng Hotman Paris Sebagai Kuasa Hukum & Siap Pidanakan Pihak Kurang Ajar

Dalam kesempatan tersebut, Ferdi menegaskan, JNE merupakan perusahaan yang netral dan tidak berafiliasi dengan pihak manapun.

Baik ormas, lembaga, maupun individu manapun.

"JNE juga tidak mau masuk dalam isu SARA apapun, hanya ingin berbisnis dan membantu UMKM dengan mendistribusikan barang. Berbisnis dan hanya ingin mencari keberkahan," tegasnya.

Manajemen JNE Express juga memberikan penjelasan terkait sejumlah isu yang akhir-akhir ini berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Sebelumnya, tagar Boikot JNE sempat trending di Twitter beberapa waktu lalu.

Setidaknya ada enam poin yang dikeluarkan JNE untuk meluruskan isu-isu tersebut.

Poin pertama, JNE menegaskan Hanny Kristianto dari Mualaf Center Indonesia (MCI) bukanlah CEO dari JNE.

"Itu tidak benar, yang benar CEO dari JNE adalah Bapak Mohammad Feriadi Soeprapto," ucap VP of Marketing JNE, Eri Palgunadi.

Eri menegaskan, JNE dengan Hanny Kristianto tidak memiliki hubungan khusus.

Hanya saja, JNE pernah memberikan bantuan berupa penggratisan biaya pengiriman saat Hanny membagikan herbal dari Arab Saudi kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Pengiriman herbal diberikan kepada semua lapisan masyarakat dengan tidak mengkhususkan ke kelompok manapun.

Poin kedua terkait satu akun jaringan agen penjualan JNE yang membuat konten SARA yang menghina Banser di wilayah Pekalongan.

Eri menyebut, kasus di atas sudah diselesaikan pada 27 Agustus 2020. JNE juga memutus hubungan kerja sama dengan agen tersebut.

"Direksi JNE tidak pernah memusuhi Banser dan sudah terjadi mediasi antara JNE dengan Banser di Pekalongan," imbuhnya.

Baca juga: Petinggi JNE Menduga Munculnya Gerakan #BoikotJNE karena Masalah Persaingan Bisnis

Selanjutnya, poin ketiga berkenaan dengan tuduhan JNE mendukung serta mendanai aksi terorisme dan gerakan radikal.