Penanganan Covid
Airlangga: Tidak Seluruh Jawa Bali, Pembatasan Dilakukan Terbatas di Beberapa Kota/Kabupaten
Pengaturan PPKM tersebut, diterapkan di Provinsi, Kabupaten-Kota yang memenuhi salah satu dari beberapa parameter yang ditetapkan.
Editor:
Malvyandie Haryadi
lihat foto
Pertimbangan Pemerintah memberlakukan PPKM ini adalah menjaga keseimbangan antara sisi ekonomi dan aspek kesehatan.
“Di samping upaya menjaga momentum mendorong pemulihan ekonomi, harus tetap dibarengi dengan upaya pengendalian penyebaran Covid-19,” tambah Ketua Umum Partai Golkar itu.
Airlangga menjelaskan saat ini Pemerintah sedang mempersiapkan pelaksanaan Vaksinasi yang dijadwalkan sebelum pertengahan Januari 2021.
Seperti halnya kebijakan di 39 negara yang telah melakukan vaksinasi, maka tetap perlu dilakukan pengendalian kenaikan kasus Covid-19 melalui pengaturan kembali PPKM.
Beberapa kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan dan penyebaran virus Covid-19 yang dibatasi antara lain:
Pertama membatasi kerja perkantoran dengan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen.
Kedua melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online).
Ketiga untuk sektor yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, dapat beroperasi 100 persen.
Namun dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
Keempat mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran sebesar 25 persen kapasitas. Untuk layanan makanan melalui pesan-antar sesuai jam operasional restoran.
Jam operasional untuk pusat perbelanjaan dan mall sampai pukul 19.00.
Kelima mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
Keenam kegiatan di tempat ibadah dibatasi 50 persen dari kapasitas.
Ketujuh, Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.
Kedelapan, dilakukan pengaturan kapasitas dan jam moda transportasi.
