Breaking News:

Penanganan Covid

Menkes Tegaskan Tak Ada Intervensi ke BPOM Soal Izin Penggunaan Darurat Vaksin Covid-19

Menkes Budi Gunadi Sadikin yakinkan pemerintah tidak pernah intervensi terhadap keputusan BPOM terkait izin penggunaan darurat (EUA) vaksin Covid-19.

Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyakinkan, pemerintah tidak pernah  melakukan intervensi terhadap keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait izin penggunaan darurat (EUA) vaksin Covid-19.

"Saya bilang ke Ibu Penny (Kepala BPOM), walaupun Ibu Penny sama-sama seangkatan di ITB-nya, saya berjanji  will never touch your tupoksi, karena saya believe sekali vaksin ini membutuhkan rasa trust yang sangat besar dari rakyat dan saya enggak mau main-main dengan trust dan confidence itu," ungkap Budi dalam webinar Unpad untuk Indonesia, Sabtu (9/1/2021).

Budi melanjutkan, dirinya mempercayakan penuh keputusan tersebut pada BPOM sebagai lembaga yang berwenang memutuskan hal itu.

"Eggak ada intervensi, kecuali telpon-telponan sesama teman seangkatan di ITB dulu. Jadi terserah ibu (Penny), ibu maunya apa enggak bakal urusin," ujarnya.

Baca juga: BPOM: Kami Yakin Izin Darurat Penggunaan Vaksin Covid-19 Sinovac Terbit Sebelum 13 Januari 2021

Baca juga: Soal Izin Darurat Vaksin Covid-19 untuk Lansia, BPOM Tunggu Hasil Uji Klinis Fase 3 di Brazil

Baca juga: MUI: Vaksin Sinovac Halal, Aspek Thayibban Tunggu dari BPOM

Meski demikian, ia berharap izin tersebut dapat terbit dalam waktu dekat.

Budi menuturkan, saat ini BPOM masih menunggu data lengkap uji klinik fase III yang dilakukan di Bandung serta akan melakukan pembahasan akhir dengan mengikutsertakan hasil efikasi vaksin dari Brazil dan Turki.

"Nanti semua data masuk, BPOM akan putuskan keluarkan EUA dan hopefully itu dalam waktu dekat," tuturnya

Diketahui, hingga hari ini BPOM belum mengeluarkan EUA sebagai tanda program vaksinasi Covid-19 dapat dimulai.

Sementara, pemerintah telah menetapkan tanggal vaksinasi perdana pada 13 Januari 2021 dan menargetkan pendistribusian 3 juta dosis vaksin ke 34 provinsi rampung pada 7 Januari 2021.

"Efikasi atau khasiat yang terkait dengan imunogenisitas, netralisasi, itu sudah kami dapatkan. Itu sudah memberikan keyakinan, sehingga sudah bisa diperkirakan tanggal 13 bisa melakukan vaksinasi. Artinya kami bisa keluarkan EUA sebelum tanggal tersebut. Cukup ada keyakinan untuk hal tersebut (sebelum tanggal 13 Januari keluar),” kata Kepala BPOM Penny K Lukito dalam konferensi pers, Jumat (8/1).

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved