Wacana Listyo Sigit Prabowo soal Pam Swakarsa, Pengamat Kepolisian Gardi Gazarin: Tidak Tepat
Wacana calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo soal bentuk Pam Swakarsa kembali, pengamat kepolisian Gardi Gazarin: Tidak Tepat, Jumat (22/1/2021).
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/gardi-gazarin_20160209_173851.jpg){kind=small}
lihat foto
"Hampir semua parpol punya satgas, belum lagi ormas lainnya," tambahnya.
Ia menuturkan, ada dua hal yang menyebabkan Pam Swakarsa ini ada pada beberapa tahun lalu.
"Kalau zaman tahun 1999, kenapa harus ada Pam Swakarsa?."
"Karena memang ada pengaruh politik dan tidak ada pengendali secara struktur dengan IT," tutur Gardi.
Baca juga: Profil Irjen Ahmad Dofiri Disebut Calon Kuat Kabareskrim Gantikan Listyo Sigit, Ini Sepak Terjangnya\
Baca juga: Pergantian Kabareskrim Diproses Wanjakti Setelah Komjen Listyo Dilantik Jokowi
Pria ini mengingatkan kembali, masyarakat dan polisi sama-sama pintar dalam menangani kamtibnas.
"Polisi sekarang tambah pintar, masyarakat juga tambah pintar. Ini urusan kamtibnas," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Listyo Sigit sempat mengatakan, akan kembali menghidupkan Pam Swakarsa.
Hal itu demi mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca juga: Pengamat : DPR Terima Komjen Pol Listyo Sebagai Kapolri Sangat Tepat
Baca juga: Kompolnas Dorong Komjen Listyo Modernisasi Sarana dan Prasarana, Masif Pasang CCTV ke Pelosok
"Ke depan, tentunya Pam Swakarsa harus lebih diperanaktifkan dalam mewujudkan harkamtibmas."
"Jadi kita hidupkan kembali," kata Sigit saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan, di Komisi III DPR, dikutip dari Kompas.com, Rabu (20/1/2021).
Ia menyebut Pam Swakarsa akan diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas-fasilitas yang ada di Polri.
KSP Beri Penjelasan soal Pam Swakarsa yang Disebutkan Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit
Diberitakan sebelumnya, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pemerintah memahami adanya stereotipe/memori kolektif yang memiliki dampak sosiologis dari terminologi Pam Swakarsa di masa lalu.
Namun demikian, Jaleswari menyebut, perlu dipahami bahwa konsep keterlibatan pengamanan swakarsa yang dimaksud calon Kapolri adalah salah satu amanat UU 2/2002 tentang Polri.
Hal itu disampaikan Jaleswari menanggapi peryataan Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo yang akan memasukkan 'peningkatan peran Pam Swakarsa' dalam salah satu program prioritasnya.
