Demokrat: Moeldoko Ingin Ambil Alih Partai Secara Inkonstitusional untuk Pencapresan 2024

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat mengungkapkan, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko adalah sosok pejabat pemerintahan yang berupaya mengambil alih secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, berdasarkan kesaksian dan BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat dan daerah, mereka dipertemukan dengan Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara inkonstitusional.

Baca juga: Politikus NasDem Minta AHY Tak Tunjuk Pihak Lain Atas Persoalan Internal Partainya

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky melalui keterangannya, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Tanggapi Pernyataan AHY Soal Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko: Pak Jokowi Tak Tahu, Ini Urusan Saya

Herzaky menyebut, tindakan Moeldoko itu sebagai penyalahgunaan kekuasaan dengan cara mencatut nama Presiden Joko Widodo.

Demokrat, lanjut Herzaky, masih menunggu respons dari Presiden Joko Widodo terkait surat yang sudah dikirimkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

"Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau Biru melawan Merah. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden," ujarnya.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Staf Presiden Jenderal Purnawirawan Moeldoko memberikan penjelasan.

Moeldoko meminta setiap masalah atau peristiwa jangan dikaitkan dengan istana.

Baca juga: Moeldoko, Orang Dekat Jokowi yang Disebut Andi Arief Mau Ambil Alih Kepemimpinan Demokrat dari AHY

Karena menurut Moeldoko, Presiden Jokowi sama sekali tidak tahu dengan masalah tersebut.

"Jangan sedikit-sedikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi jangan sedikit-sedikit Istana, dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, eggak tahu apa-apa dalam hal ini," kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Senin (1/2/2021).

Menurut Moeldoko, masalah partai Demokrat tersebut menjadi urusannya secara pribadi bukan sebagai Kepala Staf Presiden.

Moeldoko pun menceritakan penyebab dirinya menjadi sasaran tudingan akan merebut partai Demokrat.

Baca juga: Respons Tudingan AHY, Moeldoko: Jangan Ganggu Pak Jokowi, Beliau Tak Tahu Apa-apa Dalam Hal Ini

Menurut dia hal itu berawal dari banyak orang yang sebagian merupakan bagian dari Partai Demokrat, datang ke rumahnya.

Mereka yang datang kemudian curhat mengenai kondisi yang terjadi ditubuh partai berlambang mercy tersebut.

Sebagai tuan rumah yang kedatangan tamu, ia hanya mendengar curhatan tersebut.

"Beberapa kali banyak tamu yang berdatangan ya, dan saya orang yang terbuka. Saya mantan Panglima TNI, tapi saya tidak memberi batas dengan siapapun, apalagi di rumah ini mau datang terbuka 24 jam, siapapun," katanya.

Baca juga: Djarot Minta AHY Buktikan Dugaan Keterlibatan Pejabat di Lingkaran Jokowi Goyang Partai Demokrat 

"Secara bergelombang mereka datang, berbondong-bondong, ya kita terima, konteksnya apa? ya saya tidak mengerti dari ngobrol-ngobrol itu biasanya diawali dari pertanian karena saya memang suka pertanian, berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi, ya gue dengerin aja gitu," lanjut Moeldoko.

Sebagai salah satu orang yang mencintai Demokrat, Moeldoko mengaku prihatin dengan kondisi partai seperti yang diceritakan para 'tamunya' tersebut.

Moeldoko menduga ia dikaitkan dengan permasalahan partai Demokrat dari foto yang beredar.

Ia tidak ambil pusing bila dikaitkan dengan permasalahan tersebut.

"Mungkin dasarnya foto-foto yah. orang ada dari Indonesia timur, dari mana mana datang ke sini kan pingin foto sama gw, yah saya terima aja. Apa susahnya, itu yang namanya seorang jenderal yang tidak memiliki batas dengan siapapun. Kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan ya silahkan aja. saya tidak keberatan," katanya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.

AHY menyebut, hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).

AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

AHY menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.

Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.

Karena itu, AHY sejak pagi tadi telah bersurat secara resmi kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait gerakan politik yang disebut inkonstutional itu.

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ujarnya.

Turut mendampingi AHY saat jumpa pers, yakni Sekjen Demokrat Teuku Riefki Harsya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Majelis Kehormatan Partai Demokrat Nahrawi Ramli, dan para keder Demokrat lainnya.