Gejolak di Partai Demokrat

Demokrat: Jika Tak Ada Hubungan dengan Presiden, Jokowi Semestinya Jawab Surat AHY

Herman Khaeron menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya menjawab surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya menjawab surat dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal tersebut sekaligus mengklarifikasi adanya keterlibatan pejabat di lingkaran Istana dalam 'gerakan kudeta' Ketua Umum Partai Demokrat AHY.

"Kalau tidak hubungannya langsung dengan Presiden, tentu sebaiknya diklairifkasi, bahwa itu adalah urusan pribadinya Pak Moeldoko," kata Herman Khaeron dalam diskusi virtual bertajuk 'Imbas Skenario Kudeta Politik Menyasar AHY’, Kamis (4/2/2021).

Baca juga: Moeldoko Singgung LBP saat Ditanya Kudeta Partai Demokrat, Rocky Gerung: Mungkin Dijadikan Jembatan

Diketahui, alasan pihak Istana tak mau menjawab surat AHY lantaran hal itu merupakan ranah internal Partai Demokrat.

Herman menilai alasan itu keliru.

Sebab dalam proses pendalaman yang dilakukan Demokrat, ada campur tangan pihak eksternal Partai Demokrat yang kini disebut-sebut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Sesunguhnya bagi kami justru ini menjadi hal yang sangat substansial, ini sangat penting, karena ada keterlibatan pihak eksternal di mana bagian dari lingkaran pihak Istana," ucapnya.

Baca juga: Alasan Munculnya Isu Kudeta di Partai Demokrat, Pengamat: Popularitas AHY Jauh Dibawah SBY

Atas dasar itu, Herman menilai Presiden Jokowi sebaiknya menjawab surat itu sebagai bentuk klarifikasi karena Moeldoko adalah pejabat di lingkaran Istana.

"Sejatinya presiden bisa memberikan balasan surat itu atas berbagai pertanyaan dan klarifikasi," ucap Anggota Komisi VI DPR RI itu.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menanggapi surat dari Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang meminta klarifikasi adanya gerakan kudeta partai Demokrat yang melibatkan orang di lingkaran Istana.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dalam video yang diterima Tribunnews.com, Kamis, (4/2/2021).

Baca juga: Presiden Jokowi Tak Akan Tanggapi Surat AHY, Demokrat: Saksi Bilang Ada Restu dari Pak Lurah

"Kami tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno.

Alasannya menurut dia, masalah tersebut merupakan masalah internal partai Demokrat. Mekanisme penyelesaian masalah tersebut telah diatur dalan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai. Perihal rumah tangga internal partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur didalam AD/ART," katanya.

Pratikno membenarkan bahwa AHY berkirim surat kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan partai tersebut.

Surat diantarkan langsung Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsa.

"Iya benar kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada bapak presiden, diantar langsung oleh pak Sekjen Partai Demokrat," katanya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved