Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB, AHY: Ketua Umum Abal-abal Versi KLB Ilegal

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal.

Hal ini disampaikan AHY dalam konferensi pers terkait pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

"Jadi sekali lagi bahwa apa yang ia sampaikan selama ini dia pungkiri sendiri melalui kesediaannya menjadi Ketua Umum Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," kata AHY.

Semula, AHY berkomentar terkait keterlibatan Moeldoko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

"Terkait dengan keterlibatan KSP Moeldoko yang selama ini selalu mengelak, kini sudah terang benderang," ucap AHY.

Baca juga: AHY Sebut Peserta KLB Demokrat di Sumut Bukan Pemilik Suara Sah

Baca juga: BREAKING NEWS - AHY Tanggapi KLB Partai Demokrat di Sumut: Ilegal, Inkonstitusional

Hal ini, lanjut AHY, dibuktikan saat Moeldoko bersedia saat diminta menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang.

AHY juga mengungkit pernyataan Moeldoko saat dituduh ikut dalam gerakan kudeta di Partai Demokrat.

Sebab selama ini, Moeldoko mengaku tidak tahu-menahu, tidak ikut-ikutan terkait masalah internal di dalam Partai Demokrat.

"Tentu apa yang disampaikan KSP melunturkan pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya."

"Yang katanya, ia tidak tahu-menahu, tidak ikut-ikutan, tidak terlibat, bahkan mengatakan, semua ini masalah internal Demokrat," ujar AHY.

Faktanya, lanjut AHY, Moeldoko bukan kader Demokrat sehingga masalah ini bukan masalah internal Demokrat.

AHY juga menyoroti sejumlah kader yang ikut hadir dalam KLB Sumut.

"Tidak mungkin (peserta) punya semangat dan keyakinan kalau tidak mendapat dukungan dari KSP Moeldoko."

"Jadi sekali lagi bahwa apa yang ia sampaikan selama ini dia pungkiri sendiri melalui kesediaannya menjadi Ketum Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," tegasnya.

AHY juga bilang, pihaknya memiliki banyak bukti terkait hal ini dan puncaknya adalah digelarnya KLB ilegal hari ini.

Dengan demikian, lanjut AHY, sejak awal Moeldoko ingin mengambil alih kepemimpin Ketua Umum PD yang sah dengan cara-cara inskonstitusional serta jauh dari etika dan moral politik.

AHY pun menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai sikap-sikap dan perilaku tersebut yang menurutnya bukanlah sikap kesatria.

"Itu bukan sikap kesatria dan bukan contoh yang baik bagi masyarakat," kata AHY.

Sebelumnya, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengungkapkan KLB di Deliserdang, Sumatra Utara tidak sesuai aturan.

"KLB yang dilakukan secara ilegal, inkonstitusional oleh kader, mantan kader, dan bersekongkol, berkomplot dengan eksternal," ungkap AHY.

AHY menyebut, ia berdiri tegap mewakili jutaan kader dan simpatisan PD di seluruh tanah air.

"Saya mewakili 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 34 Provinsi, mewakili Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 514 kabupaten/kota, juga ribuan anggota Fraksi Demokrat baik di pusat maupun daerah," ungkap AHY.

"Saya juga berdiri di sini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah yang telah diberikan di Kongres V Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 lalu."

"Kongres yang sah, demokratis, dan juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM," imbuhnya.

Lebih lanjut AHY menegaskan, KLB Partai Demokrat di Sumut adalah ilegal.

"Apa yang mereka lakukan tentu didasari oleh niat yang buruk. Juga dilakukan dengan cara-cara yang buruk."

"KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, abal-abal."

"Mengapa? Karena KLB ini tidak sesuai, tidak berdasar pada konstitusi Partai Demokrat yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM."

"Artinya, KLB tersebut tidak memiliki dasar hukum partai yang sah," ungkap AHY.

Baca juga: AHY: Saya Adalah Ketua Umum yang Sah dan Legitimasi

Baca juga: Respons AHY atas KLB Demokrat: Kami Pasti Akan Melawan!

Moeldoko Jadi Ketua Umum Versi KLB

Sementara itu, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di The Hill Sibolangit, Jumat (5/3/2021) menghasilkan beberapa keputusan.

Satu di antaranya mengangkat Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

Namun saat pembacaan keputusan tersebut, Moeldoko belum datang.

Alhasil, satu di antara panitia menelepon Moeldoko dan meminta persetujuannya.

"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat Bapak sebagai Ketua Demokrat," ujarnya.

Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan tiga pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut.

Ia meminta kader untuk serius mendukungnya.

"Walaupun secara aklamasi memberikan kepercayaan kepada saya, tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujarnya lewar telepon.

Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung, Moledoko pun menerima.

"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.

(Tribunnews.com/Sri Juliati/Wahyu Gilang/Shella Latifa)