Breaking News:

Gejolak di Partai Demokrat

Kader DPD Demokrat DKI Lakukan Cap Jempol Darah Bukti Setia kepada AHY

KLB digelar eks kader Partai Demokrat yang dipecat oleh Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

TribunJakarta/Nur Indah Farrah Audina
Cap Jempol DPD Partai Demokrat DKI Jakarta di Sekretariat DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (7/2/2021) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - DPD Partai Demokrat (PD) DKI Jakarta menggelar apel siaga dan penandatanganan cap jempol darah sebagai bentuk dukungan setia kepada kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketua DPD PD DKI Santoso menyampaikan, acara tersebut sekaligus menegaskan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat adalah abal-aba alias palsu.

“Sebagai bukti dukungan dan kecintaan Kami, kader Partai Demokrat DKI Jakarta hai ini melakukan apel siaga penandatanganan dan cap jempol darah sebagai bentuk dukungan dan loyalitas kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono,” kata Santoso dalam siaran pers yang dikirim kepada Tribunnews.com, Minggu (7/3/2021).

Baca juga: AHY Sebut Moeldoko Hanya Berambisi Memiliki Tapi Tidak Mencintai Partai

Santoso mengatakan, sejak awal berhembusnya gerakan kudeta, kader Demokrat DKI Jakarta setia pada hasil Kongres V Maret 2020 yang memilih dan menetapkan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Dia menduga, terselenggaranya KLB yang cacat hukum Jumat lalu itu, menunjukkan adanya oknum kekuasaan yang terlibat.

Atas dasar itu, dia meminta pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM tidak melegalkan kepengurusan Demokrat hasil KLB Deli Serdang.

“Sikap kami juga sebagai bentuk agar kebenaran ditegakkan serta membuka hati pemerintah untuk tidak berbuat dzalim kepada Partai Demokrat,” ucap Santoso.

Peluang Moeldoko Terbuka

Partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB) yang berlangsung di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021), diprediksi masih memiliki peluang untuk mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Kemenkumham).

"Tetap ada (peluang) karena kan Moeldoko adalah pejabat pemerintah," kata pengamat Politik,  Hendri Satrio kepada Kompas.com, Sabtu (6/3/2021).

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved