Prabowo: Reformasi Polri Krusial Dalam Pembangunan Bangsa

Ringkasan Berita:

• Reformasi Polri bagian sangat krusial dan penting dari pembangunan bangsa
• Sebagai manusia anggota Polri masih ada yang terlibat dalam berbagai konflik kepentingan
• Bagian terpenting dari kepastian hukum adalah penegakan hukum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan Reformasi Polri sangat krusial dan penting dalam pembangunan bangsa.

Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada Komite Percepatan Reformasi Polri di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/11/2025).

"Jadi, saudara-saudara, reformasi Polri saya kira bagian yang sangat krusial, penting dari pembangunan bangsa," kata Prabowo.

Di depan ketua dan anggota Komite, Prabowo mengajak untuk berani dalam melakukan pembenahan.

Tidak hanya di tubuh Polri saja melainkan juga institusi lainnya.

Baca juga: Ketua Komite Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie Ungkap Arahan Prabowo: Terbuka untuk Dengar Aspirasi

"Dan kita juga tidak tertutup dan kita harus terbuka untuk mengkaji institusi-institusi lain dan kita harus berani," katanya.

Prabowo mengatakan rakyat sekarang ini menaruhkan harapan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk bekerja sebaik mungkin dalam melakukan kajian dan merumuskan pembenahan yang diperlukan di tubuh Polri.

Menurut Prabowo Komisi Percepatan Reformasi Polri diisi orang-orang pilihan yang di dalamnya terdapat Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mantan Kapolri, Menteri Koordinator, dan juga pakar hukum.

Baca juga: Sosok 10 Anggota Komite Reformasi Polri Dilantik Prabowo, Jimly Asshiddiqie hingga Mahfud MD

"Artinya rakyat sekarang berharap dari kita, berharap dari kita untuk melahirkan, memberi yang terbaik," ujarnya.

Konflik Kepentingan

Prabowo menyebut sebagai manusia anggota Polri masih ada yang terlibat dalam berbagai konflik.

"Mungkin sebagai manusia masih terlibat dalam pikiran, konflik kepentingan, konflik harta, konflik ekonomi, bahkan konflik agama, konflik politik, konflik ideologi," katanya.

Lanjut dia, kehadiran negara adalah untuk menjamin dan melindungi warganya.

Negara berdiri untuk membentuk struktur kepastian hukum.

"Baik penegakan hukum pidana maupun perdata, yang semuanya harus berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar," katanya.

Kepala Negara mengatakan bagian terpenting dari kepastian hukum adalah penegakan hukum itu sendiri.