Breaking News:

Komisi X DPR Soroti Perekrutan PPPK di Daerah yang Terjadi Transisi Kepempinan Usai Pilkada 2020

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengapresiasi langkah pemerintah untuk membuka satu juta formasi PPPK

Danang Triatmojo/Tribunnews.com
Andreas Hugo Pareira 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengapresiasi langkah pemerintah untuk membuka satu juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer dengan total 513.393 formasi yang telah diajukan oleh pemerintah daerah.

Apresiasi tersebut disampaikan Andreas mengingat jumlah perekrutan guru dengan lebih dari 513 ribu formasi merupakan formasi terbesar yang pernah dibuka pemerintah selama beberapa tahun terakhir.

Namun terkait pembukaan formasi PPPK, Andreas perlu ada perhatian khusus dari pemerintah terkait kelancaran proses perekrutan PPPK di daerah-daerah yang berada pada transisi kepempinan pasca pilkada 2020.

Baca juga: Mendikbud Nadiem Makarim: Seleksi Rekrutmen PPPK untuk Guru Dimulai Agustus 2021

“Perlu ada perhatian khusus dari pemerintah terkait kelancaran proses perekrutan PPPK di daerah-daerah yang berada pada transisi kepempinan pasca pilkada 2020,” ujar Andreas kepada Tribunnews.com, Rabu (10/3/2021).

Selain itu Andreas juga menyampaikan berbagai kesulitan yang di lapangan di antaranya adalah keraguan pemerintah daerah untuk memenuhi pengusulan PPPK karena kendala pendanaan.

“Terkait pembukaan formasi PPPK, ada berbagai kesulitan yang ada di lapangan diantaranya adalah keraguan pemerintah daerah untuk memenuhi pengusulan PPPK karena kendala pendanaan,” ujar politikus PDI Perjuangan ini kepada Tribunnews.com, Rabu (10/3/2021).

Baca juga: Pemerintah Perlu Berlaku Adil dengan Memasukkan Guru Agama dalam Program Rekrutmen 1 Juta Guru PPPK

Karena itu, Andreas menegaskan perlunya ada sosialisasi dan komunikasi yang jelas kepada pemerintah daerah yang menjelaskan bahwa pendanaan formasi PPPK baru tersebut akan dianggarkan melalui Dana Alokasi Umum APBN.

Dalam kesempatan yang sama, Andreas mengapresiasi upaya pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga pendidik.

Pada Senin (10/3/2021), Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk membahas beberapa isu-isu strategis terkait pendidikan diantaranya penyerahan laporan Panja Peta Jalan Pendidikan, perkembangan tindak lanjut program rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer serta tindak lanjut kebijakan afirmatif Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).

Baca juga: Kemendikbud Siapkan Guru Honorer Hadapi Seleksi ASN PPPK Tahun 2021

Hal strategis lain yang turut menjadi perhatian utama dalam rapat kali ini adalah mengenai rencana vaksinasi bagi 5.582.875 pendidik dan tenaga kependidikan yang ditargetkan selesai pada Juni 2021. Vaksinasi bagi lebih dari 5 juta pendidik dan tenaga kependidikan tersebut diharapkan dapat mendorong institusi pendidikan untuk dapat segera melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Dalam paparannya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menyampaikan bahwa sasaran vaksinasi turut mencakup pendidik seperti guru dan dosen serta tenaga kependidikan termasuk tata usaha, operator, penjaga sekolah dan lain-lain.

Adapun prioritas vaksinasi diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di SD, PAUD, dan SLB kemudian dilanjutkan ke jenjang-jenjang pendidikan berikutnya hingga tingkat perguruan tinggi melalui 3 gelombang vaksinasi.

Dengan skema vaksinasi berikut, Nadiem mengharapkan adanya akselerasi bagi institusi-institusi pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dalam rangka mengurangi dampak learning loss yang dialami oleh peserta didik selama pandemi Covid-19.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Produk Populer

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved