Wakil Ketua DPD Minta KPK Selidiki Dugaan Kasus Korupsi Bansos Triliunan Rupiah

"Kita harus memberikan standing applaus serta mendukung dari langkah dan sikap yang telah diambil bapak Presiden. Beliau telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Hanya saja KPK harus tetap dipandang sebagai kekuatan institusional baik sistem maupun sumberdaya manusianya. Jadi tidak boleh menampilkan citra bahwa KPK itu adalah interpretasi dari suatu personal saja," lanjut Sultan.

Lebih lanjut, dia meminta kepada pimpinan KPK agar kedepan penegakan hukum yang dilaksanakan harus berorientasi kepada penguatan sistem kelembagaan. Dan darisana, siapapun orang yang berkompeten memiliki kesempatan yang sama untuk bernaung didalam tubuh KPK secara independen.

"Kita prihatin dengan kondisi KPK yang terlihat hari ini terkotak-kotak tidak memiliki kesatuan. Seharusnya tidak boleh hadir penilaian terhadap stigma orang baik (berkebangsaan) dan tidak baik (tidak berkebangsaan) didalam satu tubuh yang sama. Dan pidato Jokowi telah menegaskan bahwa penilaian itu tidaklah benar", ungkapnya.

"Tegas bahwa musuh kita saat ini adalah korupsi yang telah menjalar keseluruh sendi kehidupan bernegara, termasuk dugaan penyimpangan dana bansos diseluruh daerah. Maka apapun muara keputusan dari hasil tes wawasan kebangsaan, diaktifkan kembali ataupun tetap dinonaktifkan, tugas kita semua adalah harus memastikan bahwa KPK tetap berada dalam jalur yang tepat dalam mewujudkan visinya," pungkas Sultan.