Breaking News:

Seleksi Kepegawaian di KPK

Pegawai Tak Lulus TWK Minta Plt Jubir KPK Jujur, Tak Berikan Informasi Sesat

75 pegawai yang dibebastugaskan akibat TWK ini meminta Ali menghentikan pernyataan yang sesat.

Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri bersama Deputi Penindakan KPK Karyoto saat mengumumkan penetapan tersangka eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Manalip di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (29/4/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri berkata jujur soal permintaan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK). 

75 pegawai yang dibebastugaskan akibat TWK ini meminta Ali menghentikan pernyataan yang sesat.

"Katakanlah kebenaran walau pahit adanya. Pegawai KPK meminta Juru Bicara KPK, sebagai perwakilan resmi lembaga untuk menghentikan pernyataan-pernyataan yang blunder dan sesat," kata pegawai KPK Budi Agung Nugroho lewat keterangan tertulis, Kamis (17/6/2021).

Budi Agung yang merupakan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidik ini merupakan satu dari 75 pegawai KPK yang dibebastugaskan akibat tak lulus TWK

Budi yang pernah menangani kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan ini meminta keterbukaan informasi dari KPK.

"Beberapa orang sebagai perwakilan dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam TWK telah bersurat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPK. Ada delapan poin yang diminta pegawai dalam surat permohonan keterbukaan informasi tersebut," ujar Budi.

Delapan poin tersebut adalah, pertama sial hasil asesmen TWK yang meliputi tes IMB, tes tertulis dan tes wawancara, kedua yakni kertas kerja penilaian lengkap dari BKN atas hasil asesmen (untuk semua tahapan tes), yang sekurang-kurangnya memuat metodologi penilaian, kriteria penilaian, rekaman hasil wawancara, analisa assesor, hingga saran dari assesor atau pewawancara.

Baca juga: KPK Minta ICW dan Pihak Lainnya Tak Asal Tuduh Soal Informasi TWK

Ketiga yakni dasar atau acuan penentuan unsur-unsur yang diukur dalam asesmen TWK, keempat yakitu dasar atau acuan penentuan kriteria memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS), kelima dasar atau acuan penentuan dan penunjukan assessor.

Kemudian keenam data-data yang diberikan oleh KPK kepada assessor berikut alasan pemberian dan atau dasar hukumnya, ketujuh kertas kerja assessor, dan kedelapan yakni soal berita acara penentuan lulus atau tak lulus oleh assessor atau pewawancara.

"Melihat dari karakteristik data yang diminta seharusnya tak butuh waktu lama untuk berkoordinasi dengan BKN sebagai pihak penyelenggara TWK. Apalagi, seharusnya semua data tersebut, sudah tersedia bahkan sebelum TWK berlangsung," kata Budi.

Halaman
123
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved