Breaking News:

KPK Telisik Harga Tanah Munjul yang Diduga Di-mark Up Sarana Jaya dan PT Adonara Propertindo

Tim penyidik berusaha menyelisik negosiasi harga tanah di Munjul yang diduga telah di mark up oleh Sarana Jaya dan PT Adonara Propertindo (AP).

Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri bersama Deputi Penindakan KPK Karyoto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Denan Matulandi Kaligis sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, Selasa (27/7/2021).

Denan diperiksa untuk melengkapi berkas perkara eks Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles (YRC) dan kawan-kawan.

Lewat Denan, tim penyidik berusaha menyelisik negosiasi harga tanah di Munjul yang diduga telah di mark up oleh Sarana Jaya dan PT Adonara Propertindo (AP).

"Denan Matulandi Kaligis (Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana) yang bersangkutan hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan negosiasi harga penawaran tanah di wilayah Munjul Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur antara PT AP dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang diduga telah ada kesepakatan untuk di mark up," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (28/7/2021).

Baca juga: KPK Jadwalkan Periksa Anies Baswedan, Ini Tanggapan Wagub DKI

Selain itu, KPK pada Rabu ini memanggil tiga tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta Tahun 2019.

Tiga tersangka, yakni Yoory Corneles, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian (TA), dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene (AR). Tiga tersangka itu dijadwalkan diperiksa untuk saling menjadi saksi.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK, Jakarta. Pemeriksaan saling menjadi saksi," kata Ali.

Selain tiga orang itu, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar (RHI) dan satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo.

KPK menduga ada kerugian keuangan negara setidak-tidaknya Rp152,5 miliar.

Menurut KPK, awalnya BUMD Sarana Jaya yang bergerak di bidang properti tanah dan bangunan mencari tanah di Jakarta yang akan dijadikan unit bisnis ataupun bank tanah.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved