Eks Menkumham Tak Kagum Saat Akidi Tio Sumbang Rp 2 Triliun, Ungkap Kasus Serupa yang Pernah Terjadi

Kemudian Jusuf Kalla menanyakan apakah Said Agil mengetahui berapa utang luar negeri Indonesia, tapi Said Agil tidak bisa menjawab.

Baca juga: Mahfud MD Ragukan Sumbangan Rp 2 Triliun Keluarga Besar Akidi Tio

Jusuf Kalla lalu memberi hitungan dengan enteng, jumlah utang luar negeri kita saat itu, awal tahun 2000, lebih kurang Rp 1.500 triliun.

Harga emas setiap gram kala itu adalah Rp 250.000 per gram, maka untuk melunasi utang pemerintah butuh sekitar 6.000 ton emas batangan.

Bila emas batangan tersebut kita angkut dengan truk yang berkapasitas 4 ton, dengan asumsi panjang truk adalah 5 meter, dibutuhkan jejeran truk sepanjang 5 km.

Itu artinya, truk-truk tersebut berbaris mulai dari Kebayoran Baru hingga Bundaran Hotel Indonesia.

"Kira-kira ada tidak emas batangan sebanyak itu di Batutulis?" tanya Jusuf Kalla, tapi Said Agil hanya terdiam lesu.

Baca juga: Bank Indonesia Enggan Berpolemik Soal Sumbangan Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Era SBY, Purnomo Yusgiantoro

Hamid mengungkapkan pada tahun 2007 saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin sidang kabinet, tiba-tiba Menteri ESDM Yusgiantoro melapor dengan semangat.

“Bapak Presiden, sebentar lagi Indonesia akan memiliki tiga kilang minyak baru. Dua di antaranya di kampung Pak Wapres JK, yakni di Pulau Selayar dan Parepare," kata Yusgiantoro pada SBY.

Kemudian Wapres Jusuf Kalla langsung menanggapi ucapan Yusgiantoro tersebut.

Jusuf Kalla lalu menyarankan kepada semua menteri agar saat memberi laporan ke sidang kabinet, sebelumnya harus memeriksa betul akurasi data yang hendak disajikan.

Faktanya ada dua persyaratan untuk membangun kilang minyak.

Baca juga: Suami Anak Akidi Tio Tegaskan Dana Rp 2 Triliun Ada di Bank Singapura, Minta Publik Bersabar

Pertama, harus dekat dengan sumber daya minyak dan kedua, dekat dengan pasar penjualan.

Kedua persyaratan itu pun tidak ditemukan di Parepare dan Selayar.

Bahkan Jusuf Kalla mengatakan bahwa Parepare itu kampung Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin, hanya tempat bertransaksi ikan terbang.