Breaking News:

Demokrat: MPR Belum Putuskan Apapun Terkait Wacana PPHN Dimasukkan dalam Amandemen UUD 1945

Syarief Hasan menegaskan bahwa MPR belum memutuskan apapun terkait wacana Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dimasukkan dalam amandemen UUD 45.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Hasanudin Aco
Tangkapan Layar Kanal Youtube Tribunnews.com
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan dalam Webinar Tribun Series bertajuk "Cegah Negara Tanpa Arah, Negara Butuh Haluan" yang diadakan pada Rabu (22/9/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan bahwa MPR belum memutuskan apapun terkait wacana Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dimasukkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Syarief membenarkan pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang menyatakan bahwa pimpinan MPR periode saat ini menerima amanah berupa rekomendasi dari pimpinan MPR periode sebelumnya untuk melakukan kajian.

Salah satu kajiannya, kata Syarief, adalah memasukkan unsur Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ke dalam konstitusi.

Selain itu, ada juga rekomendasi untuk mengkaji tentang posisi, kedudukan, fungsi, dan tugas dari DPD.

Kemudian adapula rekomendasi mengkaji tentang sistem ketatanegaraan di Indonesia yang akan terjadi apabila hal-hal tersebut menjadi wacana bagi MPR dalam memasukkan GBHN tersebut.

Baca juga: Bamsoet Sebut Kecil Kemungkinan Ada Penumpang Gelap di Amandemen Terbatas PPHN

Ia mengatakan rekomendasi kajian tersebut saat ini dilakukan oleh Badan Kajian Ketatanegaraan dan Komisi Ketatanegaraan di MPR

Dari rekomendasi kajian tersebut, kata dia, isu yang paling menonjol adalah menyangkut wacana untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan memasukan GBHN yang saat ini dinamai PPHN.

Saat ini, kata Syarief, MPR baru menyetujui dan menyepakati untuk melakukan kajian yang lebih mendalam lagi terkait hal tersebut di mana saat ini kajian tersebut masih dalam proses.

Selain itu, Pimpinan MPR juga telah menyetujui dan menyepakati bahwa apapun keputusan dari Badan Kajian Ketatanegaraan atau Komisi Kajian Ketatanegaraan yang akan disepakati di MPR harus dilakukan sosialisi terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum dieksekusi.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved