TAG
PPHN
Berita
-
Bamsoet Ingatkan MPR Mliki Kewenangan Subyektif Superlatif Guna Antisipasi Kahar Fiscal
Dihadapin penguji doktor, Bamsoet mengatakan Indonesia perlu hadirkan PPHN dan atasi krisis perekonomian
-
Bamsoet Tegaskan PPHN Harus Adaptif, Kompetitif dan Berbasis Transformasi Digital
Bamsoet menekankan bahwa PPHN harus mampu memposisikan keberadaannya dalam perubahan dunia yang sangat cepat, kompetitif, dan berbasis digital.
-
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat atas Sidang Promosi Doktoral Bambang Soesatyo
Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat atas dilaksanakannya sidang terbuka promosi sidang doktor Bambang Soesatyo di Universitas Padjadjaran.
-
Bamsoet: PPHN untuk Bangsa yang Fokus Pada Kemajuan dan Kesejahteraan
Tanpa PPHN, pembangunan berskala nasional maupun skala daerah selalu berpotensi kehilangan arah.
-
Bamsoet Tegaskan Pentingnya PPHN di Ujian Seminar Hasil Riset Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unpad
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berhasil menyelesaikan ujian seminar hasil riset Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Unpad, Bandung.
-
Ketua MPR RI Bamsoet Tegaskan PPHN akan Menjamin Kesinambungan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara
Presiden Joko Widodo meminta Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyiapkan perangkat hukum berupa ketetapan MPR RI terhadap kesinambungan pembangunan IKN.
-
Ketua MPR RI Bamsoet: PPHN untuk Tantangan Riel Akibat Perubahan Zaman
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan PPHN mendorong pemerintah dan semua elemen memprioritaskan respons negara terhadap semua tantangan riel.
-
Kunjungi Bawaslu, Badan Pengkajian MPR Diskusi Tentang Tahun Politik 2024 dan PPHN
Pembahasan soal PPHN sedang gencar dilakukan MPR, terutama soal penetapan substansi dan bentuk hukumnya.
-
Bertemu Yusril Ihza Mahendra, Ketua MPR RI Bamsoet Tegaskan PPHN Butuh Payung Hukum yang Kuat
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menemui Prof Yusril Izha Mahendra dan membicarakan peranan dan bentuk hukum Pokok-pokok Haluan Negara.
-
Pakar Hukum Menilai Wacana Memasukkan Kembali PPHN dalam Konstitusi Tak Memiliki Urgensi
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai wacana memasukkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam konstitusi tidak memiliki urgensi.
-
Pakar Hukum Tata Negara Nilai Dihidupkannya PPHN Bakal Merusak Sistem Ketatanegaraan
Zainal Arifin menilai rencana hadirnya PPHN melalui konvensi ketatanegaraan seperti rekomendasi MPR disebut akan merusak sistem ketatanegaraan.
-
Wacana Hidupkan Kembali PPHN Dianggap Rusak Sistem Ketatanegaraan
Upaya menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui konvensi ketatanegaraan dianggap tidak memiliki urgensi sama sekali.
-
Podcast Bersama Budiman Tanuredjo, Bamsoet Tegaskan Bentuk Hukum PPHN Tergantung Kehendak Rakyat
Apakah bentuk hukum PPHN akan berdasarkan UU atau melalui suatu konsensus konvensi ketatanegaraan sangat tergantung pada kebutuhan rakyat.
-
Bamsoet: Bentuk Hukum PPHN Akan Ditentukan Bersama Seluruh Fraksi MPR dan Kelompok DPD di Paripurna
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan belum menentukan pilihan bentuk hukum terhadap Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).
-
Fraksi Golkar MPR RI Adakan FGD Bahas PPHN
Kegiatan ini mengambil tema "Urgensi Pembentukan PPHN Paska Amandemen Undang-Undang Dasar Negara 1945"
-
Golkar Bakal Tentukan Sikap soal Pembentukan PPHN Sebelum Sidang Paripurna
Fraksi Partai Golkar MPR RI menyatakan akan mengambil sikap soal rencana pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebelum sidang paripurna digelar
-
Bersama Pimpinan Fraksi, Bambang Soesatyo Sebut Golkar Belum Putuskan Sikap Soal PPHN
Penasihat Fraksi Partai Golkar MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan, sejauh ini Fraksi Partai Golkar belum menentukan sikap.
-
Riset Ilmiah Kandidat Doktor Bamsoet Jabarkan Pentingnya PPHN dalam Jurnal Internasional Scopus
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo kembali mempublikasikan artikel risetnya tentang urgensi kehadiran PPHN sebagai payung hukum di Indonesia.
-
Artikel Riset Ilmiah Kandidat Doktor Bamsoet di Jurnal Internasional Scopus Tentang Urgensi PPHN
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menulis artikel riset ilmiah tentang urgensi kehadiran PPHN.
-
Bamsoet: Sidang Paripurna Pengambilan Keputusan Pembentukan Panitia Ad Hoc PPHN Pada 3 Oktober 2022
Ketua MPR RI menuturkan bahwa Rapat Pimpinan MPR RI yang digelar hari ini sepakat akan mengusulkan jadwal Sidang Paripurna MPR RI
