Kata Istana soal Tantangan Calon Panglima TNI ke Depan, Singgung Transformasi Pertahanan

TRIBUNNEWS.COM - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun di bulan November mendatang.

Namun, hingga saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengusulkan siapa nama calon pengganti Panglima TNI.

Menanggapi hal tersebut, Penasehat Kantor Staf Presiden (KSP) Andi Widjayanto memperkirakan Presiden akan mengajukan nama calon panglima maksimal di minggu pertama bulan November.

Baca juga: Percepat Vaksinasi, Wapres Maruf Amin Minta TNI-Polri Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Daerah

Hal tersebut melihat adanya mekanisme yang harus ditempuh dalam mengajukan nama calon panglima kepada Komisi I DPR RI.

"Presiden bisa saja menyampaikan pengusulannya di minggu pertama November, 7-8 November. "

"Walaupun pak Hadi pensiun di bulan November, tetapi secara administrasi pak Hadi bisa menjabat sebagai panglima TNI sampai 30 November," kata Andi, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Selasa (5/10/2021).

Menanti usulan Jokowi, Andi membeberkan apa saja tantangan yang dihadapi calon Panglima TNI nantinya.

Baca juga: Mahfud MD: Sekarang TNI Lebih Profesional

Dikatakannya, terdapat beberapa catatan Jokowi menyoroti terkait pembangunan pertahanan negara ke depan.

"Menilik amanat Jokowi 5 Oktober 2021, menurut saya ada beberapa catatan, yang pertama persiapkan diri mengatasi ancaman yang kompleks did dalamnya termasuk pandemi Covid-19," kata Andi.

Lanjut Andi, demi membentuk kekuatan negara yang lebih baik, Jokowi menaruh perhatian adanya transformasi pertahanan.

"Kedua, lakukan transformasi pertahanan untuk membentuk kekuatan pertahanan indonesia."

"Ketiga, melakukan transformasi pertahanan itu geser menjadi investasi pertahanan."

"Terakhir, yang ditekankan Presiden, menjaga pilar-pilar strategis pertahanan Indonesia, pertahanan berlapis, pertahanan dalam negeri, pertahanan berlarut-larut," tambah dia.

Baca juga: Panglima TNI Sematkan Brevet Wing Kehormatan Penerbang untuk Ketua MPR, Ketua DPR, Kapolri dan KSAL

Dari hal tersebut, menurutnya, Jokowi butuh sosok panglima yang punya visi sama dengannya untuk membangun transformasi pertahanan.

Tak hanya sekadar tugas operasi militer, kriteria calon Panglima TNI yang diperlukan, yakni mampu mempersiapkan rencana transformasi pertahanan.

Andi menambahkan, dalam mewujudkan transformasi pertahanan bisa memakan waktu hingga puluhan tahun.

"Jadi tampak yang dibutuhkan Presiden adalah perpaduan sosok Panglima yang bisa menjalankan operasi militer."

"Namun sekaligus memiliki visi bersama Presiden dan Menteri Pertahanan untuk membangun pertahanan ke jauh ke depan. Transformasi pertahanan itu bisa 25-20 tahun."

"Strategi konseptual jangka panjang perlu disiapkan bareng antara Presdien, Menhan dan panglima yang baru," ucap Andi.

Bocoran Istana soal Kriteria Calon Panglima TNI

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin buka suara terkait kriteria pemilihan calon pengganti Marsekal Hadi.

Menurutnya, selain calon yang kuat dalam penguasaan organisasi seperti kemampuan leadership dan manajemen, ada faktor lain yang menjadi pertimbangan pemerintah.

Yakni, calon tersebut bisa sejalan dengan program-program yang telah dijalankan pemerintah.

"Untuk menentukan pimpinan tertinggi TNI ada hal yang memang harus dipertimbangkan selain TNI telah melaksanakan pengembangan organisasi, yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi baik kemampuan manajemen, leadership dan lain-lain."

"Tetapi jangan lupa bahwa semua kebutuhan itu, baik dari sisi kebutuhan organisasi maupun sumber daya manusia (SDM) yang ada di organisasi militer, tentu setidaknya dia akan bisa sejalan dengan program-program pemerintah," kata Ngabalin, dikutip dari tayangan Youtube tvOne, Minggu (3/10/2021).

Ngabalin menjelaskan, dukungan yang sejalan dari calon panglima TNI penting untuk mewujudkan postur organisasi yang seimbang.

"Kenapa begitu karena tidak lain dalam rangka untuk menunjukkan apa yang disebut postur organisasi."

"Chemistry yang dibangun oleh seorang pimpinan TNI tidak lain harus sejalan dengan yang menjadi konsen pimpinan negara dalam hal ini adalah Presiden," ungkap Ngabalin.

Di sisi lain, Ngabalin juga berharap, calon petinggi TNI mendatang bisa membangun kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga negara lain.

"Yang kedua adalah dalam sisi pengembangan organisasi, pimpinan tertinggi TNI juga harus bisa membangun kerjasama dengan seluruh komponen organisasi atau lembaga negara lain, dalam hal ini adalah kepolisian RI."

"Jadi dibutuhkan pimpinan tertinggi TNI yang memiliki kemampuan sinergi secara erat dalam pengembangan organisasi dan kebutuhan negara Indonesia. Itu poin yang menurut saya penting," jelas Ngabalin.

Nama Calon yang Berpeluang Jadi Panglima TNI

Di sisi lain, terkait calon Panglima TNI, muncul dua nama yang disebut-sebut berpeluang kuat dipilih Jokowi.

Dua nama itu yakni KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo Margono.

Apabila merujuk tradisi, Panglima TNI dijabat secara bergilir dari tiga angkatan yang ada, yakni AD, AL, dan AU.

Sebelum Hadi yang berasal dari TNI AU, Panglima TNI dijabat Gatot Nurmantyo yang berasal dari TNI AD.

Dengan demikian, apabila berdasar giliran, maka Panglima TNI akan diisi dari TNI AL, yakni KSAL Laksamana Yudo Margono.

Namun, Presiden juga memiliki hak istimewa atau prerogatif untuk mengusulkan calon Panglima TNI.

(Tribunnews.com/Shella Latifa/Inza Maliana)