Breaking News:

Gejolak di Partai Demokrat

Hamdan Zoelva Sebut Tak Lazim Gugatan Yusril Cs soal AD/ART Partai Demokrat ke MA

Hamdan Zoelva menilai permohonan gugatan AD/ART Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko melalui Yusril Ihzan Mahendra ke MA tidak lazim.

Youtube KompasTV
Kuasa Hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva memberi keterangan pers, Senin (11/10/2021). 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa Hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva menilai permohonan gugatan AD/ART Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko melalui Yusril Ihzan Mahendra ke Mahkamah Agung (MA) tidak lazim.

Pasalnya AD/ART bukan merupakan produk hukum.

Dia menyebut norma hukum AD/ART partai politik termasuk PD, hanya mengikat anggota partai saja.

"Kalau kita baca pasal 1 butir 2 UU nomor 12 tahun 2011, ini dikenal dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atau disingkat UU PPP, tentang peraturan perundang-undangan, memberi batasan tentang peraturan perundang-undangan," kata Hamdan dalam keterangannya, Senin (11/10/2021).

Dari batasan itu, Hamdan mengatakan bahwa AD/ART partai politik termasuk PD jelas bukan peraturan perundang-undangan sebab bukan norma hukum yang mengikat secara umum.

"Dia hanya mengikat PD dan anggotanya, tidak mengikat keluar. Jadi dalam batasan pengertian ini tidak termasuk peraturan perundang-undangan," tambahnya.

Baca juga: Hamdan Zoelva Curiga Yusril Sengaja Tak Ajukan Demokrat sebagai Termohon Gugatan AD/ART di MA

Lebih lanjut, Hamdan menyebut bahwa AD/ART partai politik tidak ditetapkan oleh lembaga negara.

AD/ART ditetapkan oleh partai politik melalui para pendiri partai dan peserta kongres.

"Sejak kapan partai politik adalah lembaga negara dan pejabat yang berwenang, tetapi ditetapkan oleh partai politik yang bersangkutan yaitu para pendiri partai atau peserta kongres," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Reza Deni
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved