Breaking News:

Gejolak di Partai Demokrat

Respons Kubu KLB Deli Serdang Sikapi Pernyataan Benny K Harman Soal Totaliter Hitler

Kubu KLB Deli Serdang memberikan respons soal pernyataan Benny K Harman terkait cara berpikir totaliter Hitler.

Tangkap layar YouTube Kompas TV
Juru Bicara Demokrat KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmad. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kubu KLB Deli Serdang memberikan respons soal pernyataan Benny K Harman yang menduga Yusril Ihza Mahendra menggunakan cara berpikir totaliter Hitler terkait Judicial Review AD/ART Partai Demokrat di Mahkamah Agung.

Juru bicara Partai Demokrat KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmad, mengatakan jika didalami soal cara berpikir totaliter, sesungguhnya, totaliter itu adalah ideologi Hitler yang diterapkan di dalam Partai NAZI dan kemudian diterapkan pula di Pemerintahan Jerman ketika Hitler berkuasa.

"Ideologi Hitler itu adalah totaliter dan autokrasi atau otokrasi.

Totaliter atau totaliterisme adalah paham atau konsep sistem politik yang menghalangi adanya oposisi, yang menghalangi adanya pertentangan atau yang menghalangi adanya  perbedaan," ujar dia dalam keterangan yang diterima, Selasa (13/10/2021).

Menurutnya, totaliter sering dianggap sebagai bentuk kekuasaan otoriter yang paling ekstrem.

Dalam pemahaman atau konsep sistem politik totaliter, kekuasaan politik dipegang seorang otokrat atau seorang diktator.

"Sehingga autokrasi itu diterjemahkan dengan kekuasaan politik yang dipegang oleh satu orang atau diktator," ujarnya.

Baca juga: Yusril Masukkan Menkumham Jadi Termohon Gugatan, Hamdan Zoelva Merasa Demokrat Dibungkam

Menurut Rahmad, apa yang disebut Benny K Harman tentang cara berpikir totaliter yang mirip Hitler, sesungguhnya, cara berpikir mirip Hitler yang totaliter dan otokrasi itu tercermin dalam AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020.

"Didalam AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020, paham totaliter sangat kental. Paham totaliter itu pula yang diamalkan AHY di dalam Partai Demokrat sehingga perbedaan pendapat dianggap barang haram. Kader yang berseberangan dipecat dan tidak ada ruang untuk adanya perbedaan pendapat. KLB dianggap barang ilegal walaupun KLB itu dibenarkan Undang-undang," katanya.

Lanjut dia, di dalam AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020, kekuasaan politik dipegang satu orang (otokrasi), yaitu SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi.

Baca juga: Hamdan Zoelva Sebut Tak Lazim Gugatan Yusril Cs soal AD/ART Partai Demokrat ke MA

Halaman
123
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved