Analisa Pengamat Sebut Peluang Pemilu Ditunda Sudah Tertutup tapi Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim pemerintah tidak pernah membahas tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Menurutnya, pada September 2021, Presiden Joko Widodo telah setuju bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak dilakukan pada 2024.

Mahfud menegaskan, presiden juga meminta kementerian lembaga terkait untuk memastikan pemilihan berjalan lancar dan tidak memboroskan anggaran.

"Presiden menyatakan setuju, pemungutan suara dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 sesuai dengan usulan KPU dan DPR. Tanggal 14 Februari 2024 yang kemudian disetujui KPU, DPR, dan pemerintah pada raker di DPR pada 24 Januari 2022," jelas Mahfud secara daring, Senin (7/3/2022) lalu.

Baca juga: Jokowi Mania: Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode Sesat dan Tidak Rasional

Terkait hal itu, Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menganalisa bahwa pintu wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden sudah tertutup rapat dengan pernyataan Pemerintah tersebut.

Namun Ujang melihat ada peluang dan kemungkinan lain yang akan terjadi, yaitu Pemilu dan Pilpres sesuai jadwal dan salah satu pesertanya adalah Joko Widodo (Jokowi).

“Pemilu memang sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU, namun bukan tidak mungkin salah satu peserta pemilihan presiden adalah Pak Jokowi. Atau dengan istilah lain yang lebih familiar, Jokowi 3 periode,” kata Ujang kepada Wartawan di Jakarta, Kamis (10/03/2022).

Menurut Ujang, memang Jokowi 3 periode ini lebih rasional daripada penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, karena masih dalam jalur demokrasi. Ujang pun tak menampik bahwa hal itu akan terwujud jika dilakukan amandemen konstitusi.

“Sekali lagi, ini hanya Analisa saya ya. Isu 3 periode ini lebih memungkinkan daripada perpanjangan jabatan presiden,”ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini pun menduga, bahwa isu penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden tersebut sengaja dimunculkan untuk melakukan tes ombak dan memetakan kekuatan politik.

“Atau juga untuk mengalihkan perhatian publik terhadap misi yang sebenarnya, yaitu Jokowi 3 periode,” ungkap Ujang.

Ujang pun mengaitkan analisanya dengan pernyataan Presiden Jokowi saat menanggapi isu penundaan Pemilu baru-baru ini, bahwa Presiden akan tetap berpegang teguh pada konstitusi.

“Nah, bisa saja konstitusi yang dimaksud itu adalah konstitusi yang sudah diamandemen nantinya. Siapa yang tahu?” bebernya.

Ujang mengatakan, jika memang pada akhirnya Jokowi menjadi peserta Pemilu atau Pilpres, dan bahkan memenangkan kontestasi politik tersebut, ya sah-sah saja apabila amandemen konstitusi sudah dilakukan.

“Ini umpamanya saja. Kalau sudah jadi peserta Pilpres kan tinggal pemilik suara mau menyerahkan suaranya ke siapa, itu hak mereka (memilih salah satu pasangan capres-cawapres),” lanjutnya.

“Intinya menurut Ujang ini adalah politik, tidak ada yang tidak mungkin,” pungkasnya.

Hentikan Manuver Soal Penundaan Pemilu dan Wacana Presiden 3 Periode

Berdasarkan temuan hasil survei terbaru terkait isu penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, LSI Denny JA memberikan sejumlah rekomendasi.

Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa mengatakan setidaknya ada empat rekomendasi.

Pertama, kata dia, agar politisi dan pihak-pihak yang mengusung isu tersebut menghentikan manuvernya.

Alasannya, kata dia, di antaranya adalah karena sekarang masyarakat melihat tidak ada alasan kuat dan urgensi dari penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Kita minta politisi maupun pihak-pihak yang melakukan manuver, menghentikan manuver penundaan pemilu dan presiden tiga periode," kata Ardian saat konferensi pers secara daring pads Kamis (10/3/2022).

Baca juga: Soal Wacana Penundaan Pemilu, Airlangga Hartarto: Itu Aspirasi yang Harus Kami Serap

Kedua, kita juga memberikan rekomendasi dan juga kesimpulan bahwa Presiden Jokowi perlu mengikut ketegasan partainya sendiri karena PDIP secara keras dan tegas menolak penundaan Pemilu dan presiden tiga periode.

Dengan demikian manuver-manuver yang dilakukan lingkaran Jokowi yang mendukung penundaan Pemilu tersebut juga bisa dihentikan.

"Karena pada akhirnya yang menjadi skandal dengan segala proses dan lain sebagainya, ternyata terjadi dan sebagainya, ini juga nanti menjadi catatan bagi demokrasi kita dan Pak Jokowi yang menurut kita akan menanggung beban sejarah itu pada akhirnya, karena dianggap tidak melakukan perbuatan yang cukup untuk hal-hal tersebut," kata dia.

Baca juga: Partai Buruh: Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Inkonstitusional dan Membahayakan Negara

Ketiga, kata dia, gagasan penundaan pemilu dan presiden tiga periode dicurigai publik berasal dari satu faksi di dalam Istana sendiri tapi ditentang oleh faksi yang lebih besar juga dari Istana.

Dengan demikian, menurutnya perlu ketegasan Jokowi untuk menyatakan posisinya.

"Meskipun kita juga melihat dari statement-statement beliau kalau di awal-awal begitu keras, sekarang memang agak melunak. Kita ingin juga ketegasan dari Pak Jokowi," kata dia.

Keempat, lanjut dia, pemerintah saat ini sedang fokus dengan penanggulangan Covid-19 dan pandemi belum usai.

Isu tersebut menurutnya akan menjadi energi negatif yang bisa memecah konsentrasi pemerintah dalam penanggulangan Covid-19.

"Isu penundaan pemilu dan presiden tiga periode ini akan menjadi energi negatif yang memecahkan fokus dari pemerintahan yang ada sekarang bagaimana mengatasi Covid dan juga agenda-agenda publik lainnya yang juga besar," kata dia.

Joman: Jokowi Sudah Tahu Orang yang Ingin Menjerumuskan Terkait Wacana Presiden 3 Periode

Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer, mengungkapkan sikap tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Nuel, biasa ia disapa, menyebut Jokowi tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

"Kita terakhir ketemu Presiden tanggal 23 (Februari) kemarin, Presiden menyampaikan ke kita, saya tidak akan mau," ungkap Nuel dalam program talkshow Overview Tribunnews, Kamis (10/3/2022).

Baca juga: Mayoritas Pemilih Parpol Koalisi Jokowi dan Oposisi Tidak Setuju Penundaan Pemilu 2024

Jokowi disebut juga sudah mengetahui pihak-pihak yang ingin menjerumuskan dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden.

"Presiden bilang saya nggak akan pernah mau sampai kapanpun, saya sudah tahu orang-orang ini siapa-siapa saja yang ingin menjerumuskan saya," ungkap Nuel mengutip perkataan Jokowi.

"Tidak perlu saya publish, sudah ketahuan di media siapa yang ngedorong-dorong ini, karena orang sekelilingnya (Presiden) semua," lanjut Nuel.

"Orang-orang ini keinginannya masa kekuasaannya ditambah, kemudian periodik bisnisnya juga berjalan, lantas fasilitas kekuasaan juga berjalan," sambungnya.

Baca juga: Kobar Dukung Presiden 3 Periode, Agar Program Pembangunan IKN Nusantara Berlanjut dan Selesai

Ditegaskan Nuel, wacana perpanjangan masa jabatan presiden bukan keinginan presiden, rakyat, maupun konstitusi.

"Ini keinginan oligarki yang ingin menghancurkan bangsa ini, yang ingin mengkhianati perjuangan kita di 1998, dan ingin menghianati demokrasi dan konstitusi."

"Mereka seperti monster yang tidak punya rasa takut, tidak punya rasa kemanusiaan," ungkapnya.

Secara tegas, Jokowi Mania menolak wacana tiga periode kepemimpinan presiden.

"Kita sudahi wacana tiga periode ini."

"Ini produk wacana yang sesat, kalau mau penguatan, penguatan demokrasinya aja, bukan personalnya," ungkap Nuel.