Presidensi G20
Menkominfo Jelaskan 3 Isu Prioritas Terkait Ekonomi Digital di DEWG G20
Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan konsensus di tingkat global guna mengantisipasi pesatnya pertumbuhan ekonomi digital.
Penulis:
Suci Bangun Dwi Setyaningsih
Editor:
Daryono
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate membeberkan tiga isu prioritas dalam Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG).
Diketahui, pertumbuhan ekonomi digital menjadi pembahasan utama dalam Presidensi G20.
Untuk itu, Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan konsensus di tingkat global guna mengantisipasi pesatnya pertumbuhan ekonomi digital.
Dalam Presidensi G20 Indonesia, juga mendorong komunalitas untuk menumbuhkan kesadaran global terhadap pentingnya konektivitas jaringan fisik dan interkonektivitas sosial, serta keamanan digital.
Baca juga: Sandiaga Uno Berharap Tidak Ada Aksi Walk-Out Saat Presidensi G20 Sektor Pariwisata
“Sebagai Presidensi G20 tahun ini melalui kepemimpinan pertama Kelompok Kerja Ekonomi Digital G20, Indonesia mempromosikan tema mencapai pemulihan yang tangguh. Tema ini juga mencakup tiga isu prioritas," kata Johnny, Tribunnews.com dari Kominfo.go.id, Rabu (27/4/2022).
Di mana isu pertama, mengenai konektivitas dan pemulihan pasca Covid-19.
"Kedua, keterampilan digital dan literasi digital, serta ketiga, aliran data bebas dengan kepercayaan dan aliran data lintas batas,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Johnny menjelaskan, Indonesia mengusulkan kepada anggota G20 untuk mengakui peningkatan konektivitas digital sebagai isu prioritas pertama.
“Hal ini selanjutnya dapat membantu menciptakan kewirausahaan digital dan bisnis untuk tetap inovatif, dan tangguh di era ekonomi digital yang ekspansif."
"Penekanan pada konektivitas digital yang paling penting,” ucapnya dalam Sesi High Level Dialogue: Towards Digital and Data Governance for All UNCTAD e-Commerce Week secara virtual dari Jakarta Pusat.
Kemudian, isu prioritas kedua, Presidensi G20 Indonesia mengajukan perumusan toolkit G20 untuk mengukur keterampilan digital dan literasi digital.
Menurut Menkominfo, Indonesia mendorong toolkit itu sebagai kerangka kerja guna mengukur berbagai tingkat literasi dan keterampilan digital, termasuk keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Ia menyebut, toolkit ini dijelaskan melalui tiga komponen kepada anggota G20 dalam melakukan pengukuran pada berbagai tingkat literasi dan keterampilan digitaL.
Tiga komponen itu, seperti keterampilan digital dasar, keterampilan digital menengah, dan keterampilan digital lanjutan.
Dikutip dari Kompas.tv, berdasarkan data 2021, Menteri Johnny menyebut, Indonesia berada di peringkat 66 dalam indeks internet inklusif secara keseluruhan.
Peringkat tersebut menempatkan Indonesia dalam kategori literasi digital sedang dengan skor 3,49 dari 5.
“Menyadari angka-angka tersebut, kami berupaya untuk memajukan pengembangan area melalui berbagai program, serta inisiatif dalam upaya menjembatani kesenjangan digital guna memperkaya pembahasan isu-isu prioritas Pokja Ekonomi Digital G20," tuturnya.
Adapun untuk isu prioritas ketiga, Indonesia menggarisbawahi arti pentingnya tata kelola data di tingkat internasional.
“Selama jadwal pertemuan, kami mengusulkan para anggota untuk mendiskusikan dan mengeksplorasi komunalitas mengenai masalah ini."
"Mengingat dinamika pertemuan kelompok kerja ekonomi digital pertama, Indonesia mengharapkan diskusi konstruktif untuk mencari komunalitas yang baik diantara negara-negara anggota G20,” jelasnya.
Indonesia, lanjut Johnny, terus berupaya mengatasi masalah ini baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Baca juga: Presidensi G20, Komitmen Indonesia Perkuat Kesehatan Global
Tentang Presidensi G20
Dikutip dari Kemlu.go.id, G20 merupakan forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan.
Anggota-anggota G20 terdiri atas 19 negara dan 1 kawasan.
Di antaranya Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Prancis, Jerman, India, Indonesia, dan Italia.
Kemudian, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
Untuk pertama kalinya, Indonesia memegang Presidensi Group of 20 (G20), forum kerja sama 20 Ekonomi utama dunia.
Di mana periode Presidensi Indonesia ini berlangsung selama satu tahun, mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.
Indonesia mengusung semangat pulih bersama dengan mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger".
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Kompas.tv/Tito Dirhantoro)
Simak berita lainnya terkait Presidensi G20
