Isu Reshuffle Kabinet Santer Lagi, Kabarnya Dilakukan 15 Juni Mendatang, Apa Bocoran dari Istana?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar adanya perombakan (reshuffle) kabinet kembali mencuat ke permukaan publik belakangan ini.

Beredar informasi, agenda itu akan dilangsungkan pada tanggal 15 Juni mendatang, benarkah demikian?

Menanggapi isu tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengaku belum mengetahuinya.

"Sekarang tanggal berapa? Ya nanti kalau sudah ada jadwal, bocorin dikit-dikit," kata Pratikno ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2022).

Eks Rektor UGM itu mengaku belum menerima informasi apa pun terkait reshuffle yang akan dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu dekat.

Baca juga: Sekjen PDIP Jawab Soal Isu Reshuffle yang Kembali Berhembus: Tak Perlu Ribut

Kendati demikian, Pratikno sempat menyampaikan berbagai pertimbangan Jokowi jika hendak melakukan reshuffle.

"Banyak sekali permasalahan yang harus ditangani secara cepat. Ekonomi global. Sangat dinamis. Kita harus sangat responsif. Pandemi kita juga harus antisipatif. Jadi kita fokus kerja," ucap dia.

Namun, Pratikno tak membeberkan siapa menteri yang berpotensi diganti atau sosok yang akan menggantikan, termasuk soal Menteri Perdagangan M Lutfi yang disinyalir bakal terkena perombakan.

"Nanti saja," tandas Pratikno. 

Isu reshuffle sempat mencuat Maret silam saat presiden mengungkapkan kekecewaannya pada sejumlah menteri dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia.

Ketika itu Presiden menyinggung sejumlah kementerian yang kurang menyerap produk-produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.

Presiden mengancam akan mereshuffle menteri bila ke depannya masih banyak melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementeriannya.

Baca juga: Jokowi: Ibu Megawati Itu Seperti Ibu Saya Sendiri, Jadi Kalau Ada Perbedaan Wajar

"Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Resuffle," kata Presiden saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, (25/3/2022).

Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa, dan melaporkan secara harian kepadanya.

Menurut Presiden akan ada konsekuensi termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor.