Penjelasan Kejagung Soal Mandeknya Berkas Perkara Bos Indosurya yang Berujung Bebasnya Henry Surya

Berkas perkara bos Indosurya masih belum kunjung lengkap karena penyidik Bareskrim Polri belum memperbaiki berkas perkara sesuai petunjuk JPU.

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Dewi Agustina
Tribunnews.com/ Abdi Ryanda Shakti
Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana mengungkap alasan berkas perkara bos Indosurya Henry Surya dan dua tersangka lainnya terkait kasus investasi bodong mandek dan tak kunjung lengkap (P21) yang berujung bebasnya dari Rutan Bareskrim Polri. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung RI mengungkap alasan berkas perkara bos Indosurya Henry Surya dan dua tersangka lainnya terkait kasus investasi bodong mandek dan tak kunjung lengkap (P21) yang berujung bebasnya dari Rutan Bareskrim Polri.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana mengungkapkan bahwa berkas tersebut masih belum kunjung lengkap karena penyidik Bareskrim Polri belum memperbaiki berkas perkara sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Pemberian petunjuk oleh penuntut umum dalam setiap perkara itu hal yang biasa, apalagi kasus Indosurya yang begitu kompleks permasalahannya di samping menyangkut korban masyarakat yang banyak tapi juga terkait dengan kerugian yang begitu besar," kata Ketut Sumedana saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (27/6/2022).

Menurutnya, Jaksa Peneliti tidak pernah berniat mengulur waktu pemberkasan yang berujung Henry Surya Cs bebas dari Rutan Bareskrim Polri.

Baca juga: Polri dan Kejaksaan Didesak Percepat Melengkapi Berkas Persidangan Bos KSP Indosurya Henry Surya

Sebaliknya, pihaknya tak pernah mengada-ada dalam memberikan petunjuk perbaikan berkas.

"Kita juga tidak ingin mengulur waktu apalagi mengada-ada dalam memberikan petunjuk, semua kita lakukan untuk kepentingan perlindungan dari hak-hak para korban," ungkap dia.

Di sisi lain, Ketut membantah bahwa perbaikan berkas perkara yang diminta JPU adalah meminta 14.600 korban Indosurya diperiksa.

Ia menyatakan hal tersebut dipastikan tidak benar alias hoax.

Aliansi korban KSP Indosurya menuntut penyelesaian kasus TPPU dan wanprestasi yang dilakukan petinggi Indosurya dengan membentangkan spanduk tuntutan di Senayan, Jakarta, Rabu (9/3/2022).
Aliansi korban KSP Indosurya menuntut penyelesaian kasus TPPU dan wanprestasi yang dilakukan petinggi Indosurya dengan membentangkan spanduk tuntutan di Senayan, Jakarta, Rabu (9/3/2022). (Tribunnews/Fandi Permana)

"Saya tegaskan tidak ada petunjuk yang menyuruh memeriksa korban seluruhnya, memeriksa satu persatu sebanyak 14.600 korban," tegasnya.

Halaman
1234
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved