Demokrat Bantah Pernyataan NasDem soal Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies Baswedan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat membantah Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali soal memaksakan kehendak agar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan di 2024.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan sejauh ini partainya tak memaksakan kehendak dan komunikasi di tim kecil rencana Koalisi Perubahan sangat baik.

"Enggak ada yang memaksakan. Kita membicarakan semua dengan baik-baik di tim kecil," kata Andi kepada Tribunnews.com, Kamis (12/1/2023).

Andi mengakui jika dalam pembahasan baik PKS, Demokrat, dan NasDem masing-masing memiliki aspirasi.

"Tapi memang ada aspirasi dari PKS, ada aspirasi dari Demokrat, mungkin NasDem juga ada pikiran-pikiran, lalu kita bicarakan bersama, belum selesai pembicaraan itu," ujarnya.

Ia menegaskan dari laporan yang diterimanya dalam tim kecil jika hubungan ketiga partai politik (parpol) tersebut semakin dekat.

"Laporannya adalah semakin dekat, enggak ada kita memaksakan," ucap Andi.

Andi menjelaskan rencana Koalisi Perubahan tersebut terus berjalan dan tidak ada pemaksaan kehendak.

"Enggak ada yang memaksakan, justru karena tidak ada yang memaksakan maka kita berjalan terus," ungkapnya.

Baca juga: PKS Nilai Wajar jika Demokrat Ingin AHY Jadi Cawapres Anies: Kami pun Ajukan Kang Aher

Lebih lanjut, ia mengungkapkan semestinya tidak susah apabila dilihat secara objektif pasangan mana yang berpeluang menang.

"Kalau melihatnya secara objektif mestinya tidak susah. Saya rasa juga semakin lama makin dekat, karena pikiran-pikiran kami jelas kalau mau menang maka kita simulasinya kan jelas juga," imbuhnya.

Sebelumnya, Ali mengatakan usulan Partai Demokrat soal Anies-AHY terkesan memaksakan kehendak lantaran di internal rencana Koalisi Perubahan belum menyepakatinya.

"Kalaupun demikian (Demokrat ingin AHY cawapres Anies) berarti memaksakan kehendak, karena kita belum menyepakati itu," kata Ali saat dihubungi, Rabu (11/1/2023).

Anggota Komisi III DPR RI itu menyebut rencana Koalisi Perubahan sulit terwujud apabila PKS, NasDem, dan Demokrat masing-masing mengusulkan cawapres.

"Artinya ada 3 cawapres dalam kontestasi ini. Kalau demikian akan sulit diwujudkan koalisi tersebut," ujar Ali.

Ali menegaskan rencana Koalisi Perubahan harus dibangun dengan prinsip kesetaraan, tanpa membeda-bedakan.

Ia menuturkan Partai NasDem sendiri telah menyerahkan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya.

"Dari NasDem sejak awal menyerahkan ke Anies," ungkapnya.

Adapun Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan berharap jika AHY dideklarasikan sebagai cawapres Anies pada bulan Februari.

Tak hanya Syarief, sebelumnya Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa kadernya menginginkan duet Anies-AHY.

Menurut Herzaky, hal tersebut juga terpotret dalam hasil sejumlah lembaga survei yang menyebut duet Anies-AHY memiliki elektabilitas cukup unggul.

"Pasangan Anies-AHY ini selalu jadi yang tertinggi dan hampir selalu menang melawan pasangan manapun," kata Herzaky pada Kamis (22/12/2022).

Ia menyebut hal tersebut sesuai dengan keinginan para kadernya agar kedua figur tersebut duet pada Pilpres.

"Selaras pula dengan keinginan kader dan konstituen kami, nama Anies-AHY yang paling sering disebut-sebut," ujar Herzaky.

Terlebih, kata Herzaky, baik Anies maupun AHY sama-sama memiliki kriteria yang diikuti Koalisi Perubahan.

"Memang, dari lima kriteria capres-cawapres yang kami susun, Mas Anies dan Mas AHY masuk dalam kriteria itu. Punya integritas, kapabilitas, elektabilitas tinggi, chemistry, dan sama-sama tokoh representasi perubahan dan perbaikan, bukan status quo," ucap dia.

Kendati demikian, Herzaky menyebut pihaknya tak mempermasalahkan baik PKS maupun NasDem mengusulkan nama-nama tertentu untuk mendampingi Anies.

Sebab, kata dia, Koalisi Perubahan dibangun berdasarkan prinsip equal partnership, sejajar, setara satu sama lain.

"Tiap dari kami bebas bersuara. Bebas mengusulkan. Jadi, silahkan saja jika NasDem ataupun PKS mengusulkan nama-nama capres atau cawapres," jelas Herzaky.

Hanya saja, ia menuturkan pada akhirnya keputusan capres-cawapres di internal Partai Demokrat bakal ditentukan Majelis Tinggi Partai.

Herzaky menerangkan saat ini Partai Demokrat masih terus menyerap aspirasi dari kader, konstituen, mencermati berbagai masukan dan data, termasuk hasil dari berbagai lembaga survei, serta berkomunikasi dengan calon mitra Koalisi Perubahan.

"Setelah tuntas di Majelis Tinggi Partai Demokrat, barulah akan kami bawa ke Koalisi Perubahan. Di Koalisi Perubahan, capres dan cawapres dibahas dan ditentukan secara bersama-sama oleh kami bertiga, Demokrat, PKS, dan NasDem," imbuhnya.