Mahfud MD Nilai Demo 25 Agustus di Gedung DPR Tak Ada Dalangnya: Itu Organik

TRIBUNNEWS.COM - Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai aksi unjuk rasa aliansi buruh dan mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Agustus 2025 bersifat organik.

Pada aksi demonstrasi itu, pengunjuk rasa dari kalangan mahasiswa hingga warga sipil menuntut DPR memperbaiki kinerjanya dengan menyoroti sejumlah persoalan di tengah masyarakat.

Seperti membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, transparansi penghasilan anggota DPR, hingga menghentikan dominasi oligarki politik.

"Jujur yang yang terjadi tanggal 25 kemarin itu menurut saya gak ada dalangnya, organik gitu," ujarnya dalam tayangan di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (26/8/2025).

Ia menyebut, demonstrasi di depan Gedung DPR itu awalnya hanya ramai di media sosial (medsos).

Namun, ternyata aksi itu benar-benar terjadi dan ramai hingga malam hari.

"Saya bilang nggak ada (demonstrasi). Ternyata organik ini sampai malam, jadi ramai gitu ya," tuturnya.

Mahfud MD pun mengingatkan kepada pemerintah untuk tak selalu mengatakan bahwa sebuah aksi demonstrasi pasti ada dalangnya.

"Jadi hati-hati pemerintah ini jangan selalu bilang ada dalangnya. Substansinya sajalah bahwa dalangnya harus dicari kalau terjadi kekerasan. Itu iya," jelas Mahfud.

Sebagai informasi, demo yang terjadi pada Senin lalu dipicu oleh kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota DPR RI.

Khususnya tunjangan perumahan yang mencapai Rp50 juta per bulan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.

Baca juga: Ketua PBHI Sebut Gaji dan Tunjangan Fantastis DPR RI Isu Sensitif: Tidak Adil dan Tidak Patut

Massa aksi yang tergabung dalam gerakan “Revolusi Rakyat Indonesia” menyuarakan sembilan tuntutan, di antaranya:

• Pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji DPR
• Transparansi gaji anggota DPR
• Pembubaran DPR RI dan Kabinet Merah-Putih
• Penolakan RKUHAP
• Penurunan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran
• Pengusutan kasus pelanggaran HAM dan korupsi

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tunjangan Rp50 juta setiap bulan yang diterima anggota DPR sejak Oktober 2024 akan berakhir pada Oktober 2025. 

Dasco menyebut, tunjangan tersebut merupakan bentuk pengganti rumah dinas yang sebelumnya disediakan di Kalibata, Jakarta Selatan.

"Bahwa tunjangan perumahan itu pada saat anggota DPR dilantik bulan Oktober 2024. Itu anggota DPR sudah tidak mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa.