Selesai Diperiksa KPK, Bupati Pati Sudewo Langsung Dijemput Mobil Mewah Toyota Alphard

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bupati Pati Sudewo selesai diperiksa penyidik KPK soal kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Sudewo terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 16.31 WIB dengan dikawal sejumlah orang yang salah satunya diduga ajudan.

Baca juga: Bupati Pati Sudewo Tutupi Muka Pakai Masker dan Irit Bicara saat Datangi KPK, Sedang Tidak Sehat?

Sudewo yang diperiksa kurang lebih 6 jam lamanya itu pun tak terlihat tegang seperti saat baru sampai ke Gedung Merah Putih KPK pada pagi tadi.

"Ya saya dipanggil, dimintai keterangan sebagai saksi," kata Sudewo kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

Tak lama kemudian, Sudewo pun langsung berjalan menuju jalan keluar gedung sambil dihujani pertanyaan oleh awak media yang menunggu.

Di ujung jalan keluar, terlihat sebuah mobil mewah yakni Toyota Alphard berwarna putih yang diparkirkan beberapa meter dari pintu keluar.

Toyota Alphard adalah mobil MPV premium berukuran besar yang diproduksi oleh Toyota Motor Corporation sejak tahun 2002.

Mobil tersebut pun maju untuk menjemput Sudewo yang telah selesai diperiksa dan pergi meninggalkan Gedung Merah Putih KPK.

Mobil mewah adalah jenis kendaraan yang dirancang dengan standar tinggi dalam hal kenyamanan, teknologi, performa, dan estetika, serta sering kali menjadi simbol status sosial dan gaya hidup elite.

Untuk informasi, Pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya Sudewo mangkir dari panggilan pada Jumat (22/8/2025). 

KPK memanggilnya dalam kapasitas sebagai mantan anggota Komisi V DPR RI untuk mendalami dugaan aliran dana korupsi terkait pembangunan jalur kereta api di Jawa Tengah.

Baca juga: Sudewo Jalan Kaki ke KPK, Bupati Pati Diperiksa soal Suap Rp720 Juta Proyek Rel Kereta Jateng

Nama Sudewo telah beberapa kali muncul dalam pusaran kasus ini. Dalam persidangan pada November 2023, terungkap bahwa KPK pernah menyita uang tunai senilai Rp3 miliar dari kediamannya. 

Selain itu, dalam surat dakwaan jaksa, ia juga disebut turut menerima aliran dana sebesar Rp720 juta dari proyek haram tersebut.

Meskipun Sudewo pernah berkilah bahwa uang miliaran yang disita adalah akumulasi gaji sebagai anggota DPR dan hasil usahanya, pihak KPK menegaskan bahwa pengembalian uang hasil korupsi tidak akan menghapus pidananya, sesuai dengan amanat Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sikap bungkam Sudewo hari ini semakin menambah panjang daftar pertanyaaan publik mengenai keterlibatannya dalam skandal korupsi di DJKA Kemenhub.