Kemenag Sebut Uang Muka Masyair Haji 2026 Sudah Ditransfer ke Sistem E-Hajj
Hilman Latief memastikan bahwa uang muka untuk pembayaran layanan masyair haji tahun 2026 telah ditransfer ke sistem E-Hajj.
Penulis:
Rizki Sandi Saputra
Editor:
Dodi Esvandi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, memastikan bahwa uang muka untuk pembayaran layanan masyair haji tahun 2026 telah ditransfer ke sistem E-Hajj.
Langkah ini dilakukan guna mengamankan zona strategis bagi jemaah Indonesia di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) saat puncak pelaksanaan ibadah haji.
Pernyataan tersebut disampaikan Hilman dalam rapat evaluasi pelaksanaan haji 2025 bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
"Setelah rapat kerja kemarin, disepakati bahwa dana untuk pemilihan lokasi di masyair dapat diterima oleh PHU. Alhamdulillah, malam itu juga dana langsung ditransfer kepada kami," ujar Hilman.
Ia menjelaskan bahwa dana tersebut telah masuk ke sistem E-Hajj, sebuah platform informasi haji dan umrah yang terintegrasi dengan sistem di Arab Saudi dan negara-negara lain.
"Hari berikutnya, dana sudah kami masukkan ke e-wallet E-Hajj, sehingga kini kita memiliki deposit di sistem tersebut," tambahnya.
Baca juga: Menag Nasaruddin Umar Klaim Kepuasan Jemaah Haji 2025 Naik, Meski Sempat Terkendala Visa
Meski uang muka telah dibayarkan, Hilman menyebut pemerintah masih dalam tahap negosiasi untuk menentukan syarikah—perusahaan penyedia layanan haji di Arab Saudi—yang akan melayani jemaah Indonesia.
"Tahun lalu, kita hanya perlu memesan lokasi terlebih dahulu, lalu mencari syarikah di tahap berikutnya. Namun tahun ini sistemnya berubah. Saat memesan lokasi, kita juga harus langsung menentukan syarikah yang akan melayani," jelasnya.
Saat ini, terdapat delapan perusahaan di Arab Saudi yang telah ditunjuk untuk melayani jemaah haji Indonesia.
Hilman menegaskan bahwa proses komunikasi dengan Badan Haji Arab Saudi terus dilakukan agar penempatan lokasi dan layanan dapat berjalan optimal.
Kementerian Haji Disahkan, Anggota DPR Sebut Layanan Jemaah Kini Lebih Terfokus dan Transparan |
![]() |
---|
Rapat Terakhir Bahas Haji Bareng Menag: 'Setelah Ini Kiai Nasaruddin Umar Benar-benar Jadi Ulama' |
![]() |
---|
Harta Kekayaan Eko Patrio, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Disorot: Joget hingga Parodikan Sound Horeg |
![]() |
---|
Misbakhun: Kenaikan HET Beras Harus Lindungi Petani dan Konsumen Sekaligus |
![]() |
---|
Mahfud MD Tak Sarankan Pembubaran DPR, tapi Minta Rakyat Terus Beri Kritik Saja: Ada DPR Itu Bagus |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.