Jumat, 22 Agustus 2025

Pemilu 2024

Mahfud MD dan Pimpinan MPR Bahas Persiapan Pemilu di DOB Baru Papua Hingga Normalisasi Keamanan

Mahfud menjelaskan pertemuan tersebut fokus membahas tentang bagaimana Papua ke depan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonom

Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
Tribunnews.com/Gita Irawan
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD melakukan pertemuan dengan Pimpinan MPR di antaranya Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, dan Ketua MPR for Papua Yorrys Raweyai di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Selasa (31/1/2023). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD melakukan pertemuan dengan Pimpinan MPR di antaranya Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, dan Ketua MPR for Papua Yorrys Raweyai di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Selasa (31/1/2023).

Usai pertemuan, Mahfud menjelaskan pertemuan tersebut fokus membahas tentang bagaimana Papua ke depan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

Terkait program jangka pendek, kata dia, kedua pihak berbicara soal persiapan infrastruktur pemerintahan, pembentukan DOB baru, dan persiapan Pemilu.

"Karena empat DOB baru itu harus Pemilu pada tahun 2024 bersama yang lain," kata Mahfud usai pertemuan. 

Kedua, kata dia, terkait program jangka panjang kedua pihak di antaranya berbicara soal pendidikan.

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, kedua pihak bersepakat bahwa dalam dua minggu ke depan akan bertemu secara lebih khusus dan komprehensif.

"Materinya disiapakan secara baik-baik sehingga kita bisa mengatur peran masing-masing," kata Mahfud.

Sementara itu, Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan dalam pertemuan tersebut MPR mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan terukur untuk normalisasi keamanan di Papua

Kedua, MPR mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan roadmap untuk peningkatan kaderisasi PNS dari Orang Asli Papua di antaranya terkait penambahan eselon I dan eselon II.

Ketiga, lanjut dia, MPR juga mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang lebih gencar lagi sesuai dengan kesepakatan isi dari otonomi daerah dan dana outsus tentang pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh warga Papua. 

Baca juga: Anggota KPU Papua dan Papua Barat Ditugaskan Bantu Penyelenggaraan Tahapan Pemilu di DOB

"Tentu saja diiringi juga peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, plus peningkatan sumber daya manusia dan pengajarnya di sana," kata dia.

"Saya kira itu inti yang tadi kita bahas. Selanjutnya kita akan lebih breakdown lagi dalam pertemuan berikutnya dan kita undang para pihak yang terkait dengan operasi peningkatan kesejahteraan di Papua," sambung dia.

Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan