Pemilu 2024
Kapolri Persiapkan Strategi Pengamanan Pemilu 2024 di 4 DOB Papua
Listyo menyebut saat ini struktur Polda di Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat tengah dirancang.
Penulis:
Abdi Ryanda Shakti
Editor:
Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyiapkan strategi pengamanan Pemilu 2024 khususnya di empat daerah otonomi baru (DOB) Papua.
"Kita juga siapkan personel termasuk kerangka untuk mempersiapkan manakala nanti menjadi provinsi baru tentunya juga bagaimana kesiapan satuan kepolisian untuk juga mengiringi," kata Listyo setelah rapat pimpinan (Rapim) Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (9/2/2023) malam.
Listyo menyebut saat ini struktur Polda di Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat tengah dirancang.
Nantinya, perkembangan struktur empat Polda itu akan menyesuaikan perkembangan otonomi daerah.
"Karena memang kita juga harus mengembangkan sesuai dengan perkembangan otonomi daerah ya, dengan membentuk struktur baru di sana, ini sedang kita rancang," ujarnya.
Sebelumnya, Polri merencanakan pembuatan tiga Polda baru seusai pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) oleh DPR RI terkait pembentukan Provinsi baru di Papua pada Kamis (30/6/2022).
"Tentu kita akan melihat setelah ada pembentukan provinsi baru, banyak pembentukan Polda akan direncanakan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (30/6/2022).
Baca juga: Faktor Kebijakan Kapolri, Persentase Kepercayaan Publik Terhadap Polri Tahun 2023 Diyakini Meningkat
Ramadhan mengatakan bahwa pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Adapun pembentukan Polda di tiga provinsi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
"Rencana Polri nanti akan dilaporkan atau minta petunjuk dari Kementerian PAN RB. Dan nantinya akan berjalan sesuai dengan kebutuhan organisasi, masyarakat, dan tentunya kebutuhan dalam rangka menciptakan kondisi situasi masyarakat," ungkap Ramadhan.
Namun begitu, polisi belum dapat memastikan lebih lanjut kapan pembahasan tersebut akan rampung dilakukan. Termasuk eksekusi pembentukan Polda tersebut.
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Tribunnews" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to tribunnews+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/msgid/tribunnews/CAHuz4ve6bOOCKUkYf4B0mU_b-baKR-pAP persen2BXJwCSaXP9cL9waOw@mail.gmail.com.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.