Tren Elektabilitas Ganjar dan Anies Turun, Prabowo Justru Naik, Ini Penjelasan Indikator Politik

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tren elektabilitas atau tingkat keterpilihan bakal calon presiden (bacapres) potensial, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan terus bergerak dinamis.

Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, Ganjar unggul atas perolehan elektabilitas terhadap Prabowo Subianto.

Sementara Anies tertinggal dari dua sosok tersebut.

Namun jika dilihat lebih jauh, Ganjar dan Anies justru mengalami penurunan tren elektabilitas.

“Polanya semua konsisten. Ganjar turun, Anies turun, Prabowo naik,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi dalam rilis survei secara virtual dikutip, Senin (1/5/2023).

Baca juga: Perbandingan Hasil Survei Capres 2024 Terbaru Anies, Ganjar, dan Prabowo dari 7 Lembaga Survei

Dia menyebutkan hal itu terpengaruh oleh sejumlah faktor.

Pertama berkaitan dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Burhanudin mengatakan tren elektabilitas Ganjar umumnya mengalami kenaikan ketika publik puas terhadap kinerja Jokowi.

“Kalau kita bikin analisis korelasi, yang relatif konsisten ketika approval rating Pak Jokowi naik, kemudian elektabilitasnya naik itu adalah Ganjar Pranowo, kecuali di survei terakhir,” tuturnya.

Namun demikian, tren tersebut tak terjadi pada hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada pertengahan April 2023 ini.

Menurut Burhanudin, hal ini bisa saja dampak dari pernyataan Ganjar terkait Piala Dunia U-20 yang pada akhirnya batal diselenggarakan di Indonesia.

“Survei yang terakhir approval Pak Jokowi naik, elektabiltas Ganjar turun.”

“Apakah statemen Mas Ganjar dan PDI Perjuangan kemarin terkait dengan piala dunia dianggap berbeda dengan posisi Pak Jokowi di mata pendukung Pak Jokowi, mungkin saja,” papar Burhanudin.

Sementara untuk tren elektabiltas Anies Baswedan yang menurun, sambung dia, lantaran positioning mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang dinilai berlawanan dengan Presiden Jokowi.