PSI Gelar Aksi di Kemendikbudristek Bawa 15 Tuntutan Terkait Revolusi Pendidikan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar aksi Simpatik dan Edukatif menyuarakan Revolusi Pendidikan Nasional.

Aksi digelar di depan kantor Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jakarta, Selasa (2/3/2023) bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional.

"Kami ingin menjadikan momentum Hari Pendidikan Nasional menjadi jalan melakukan revolusi nasional dimana kita mengajukan 15 tuntutan," kata Ketua DPP PSI sekaligus kordinator lapangan, Furqan AMC.

Adapun 15 Tuntutan yang disuarakan PSI yakni menuntut Kemendikbudristek untuk memperbaiki sekolah-sekolah rusak di Indonesia yang jumlahnya mencapai 50 persen lebih.

Baca juga: Jokowi Ucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional, Sebut Pendidikan adalah Tanggung Jawab Bersama

PSI juga menuntut untuk membangun SMP dan SMA/SMK baru yang selama ini jumlahnya hanya sepertiga dari SD.

"Kami juga menuntut jaminan kesejahteraan guru, termasuk guru PPPK dan guru honorer. Minimal digaji di atas UMK (Upah Minimum Kota)," ujarnya.

PSI menuntut pemerintah untuk memastikan anak putus sekolah dapat melanjutkan pendidikan, serta menjadikan wajib belajar menjadi 12 tahun.

Kemendikbud juga diminta untuk mengevaluasi sistem zonasi, sampai ada pemerataan fasilitas pendidikan.

Furqan juga mendorong Kemendikbud membasmi 3 Dosa Besar Pendidikan, yakni terkait intoleransi, perundungan dan kekerasan dan seksual.

PSI juga mendorong adanya jaminan pendidikan untuk anak disabilitas, berkebutuhan khusus, dan anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

"Majukan ilmu pengetahuan & teknologi. Bebaskan guru dan dosen dari beban adminstrasi. Kuliah gratis bagi mahasiswa S1. Jaminan lapangan kerja untuk sarjana," ujarnya.

PSI juga mendorong Kemendikbud menghapuskan pungutan-pungutan pendidikan selama masa wajib belajar anak.

PSI juga menuntut realisasi sepenuhnya anggaran 20% APBN dan APBD untuk Pendidikan, serta memastikan Pancasila jadi mazhab pendidikan nasional.

"Kami menuntut Mendikbud Ristek segera menjalankan agenda reformasi pendidikan nasional. Segera memerintahkan jajarannya untuk mewujudkan agenda revolusi pendidikan nasional," kata Furqan.