Dinilai Tak Langgar Soal Cawe-cawe, PKB Tantang Demokrat Laporkan Presiden Jokowi ke Pengadilan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melanggar aturan karena ikut campur dalam urusan pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Hal tersebut sekaligus menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman yang menyatakan Jokowi mengajak perang dengan rakyat jika tidak netral dalam Pilpres 2024.

"Itu pernyataan yang bernada emosi saja kan kita ini negara hukum, semua harus sesuai aturan. Setiap orang, setiap tokoh berhak untuk terlibat di politik sepanjang tidak melanggar hukum, termasuk Pak Jokowi sah-sah saja," ujar Jazilul kepada wartawan, Selasa (9/5/2023).

Jazilul menuturkan bahwa Presiden Jokowi juga tak melanggar aturan mengenai cawe-cawe tersebut. Buktinya, Bawaslu RI tidak pernah menegur Eks Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Tapi sekarang muncul istilah cawe-cawe, nggak tau ini siapa ini. Cawe-cawe itu artinya ikut-ikutan, emang ada larangan cawe-cawe? kan nggak ada, kalau ada pasti Bawaslu sudah menegur, jadi pemilu itu ajang damai, ajang peralihan kekuasaan secara damai," jelas Jazilul.

Lebih lanjut, Jazilul pun menantang kepada pihak yang keberatan dengan Presiden Jokowi.

Dia bilang, pihak itu bisa saja melaporkan tindakan tersebut ke pengadilan.

"Untuk apa mengobarkan perang, kalau Pak Jokowi itu ada salah atau melanggar hukum hadapkan  saja ke pengadilan, beres itu. Jadi jangan buat statement yang kemudian memanas-manasi atau memancing emosi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang mengumpulkan para ketua umum partai politik di Istana Negara beberapa hari yang lalu.

"Jika benar Presiden tidak netral dalam Pilpres dan Pileg, apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses Capres tertentu, maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang, perang semesta melawan rakyatnya sendiri," kata Benny dalam cuitannya Twitternya @BennyHarmanID, dikutip Selasa (9/5/2023).

Benny juga mewanti-wanti Jokowi agar berhati-hati bersikap. 

"Hati-hati Pak Jokowi, di dada bapak melekat lambang negara, lambang Presiden RI, bukan lambang Presiden dari kelompok atau Presiden dari golongan tertentu. #RakyatMonitor#," ujar Benny.

Legislator Komisi III DPR RI menjelaskan maksudnya lebih jauh soal perang yang dia twitkan. 

"Maksudnya Presiden Jokowi akan melawan rakyatnya sendiri, dia itu presiden dari seluruh rakyat Indonesia, dari semua golongan dan kelompok, dari semua suku bangsa, dari semua partai politik, bukan presiden dari parpol tertentu, dari kelompok tertentu dan dari golongan tertentu," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah disebut cawe-cawe urusan politik khususnya Pilpres 2024 karena mengumpulkan 6 Ketua Umum Partai Politik pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa malam, (2/5/2023).

Menurut Presiden pertemuan dirinya dengan para Ketum Parpol hanya diskusi biasa.

Baca juga: Bela Jokowi, PPP Sentil Balik Jusuf Kalla Ikut Cawe-cawe di Pilpres 2019

“Cawe-cawe haha. Bukan cawe cawe, wong itu diskusi aja kok (disebut) cawe-cawe,” kata Jokowi di Gedung Sarinah, Jakarta, Kamis, (4/5/2023).

Lagi pula kata Jokowi, sebagai Presiden selain merupakan pejabat publik dirinya juga merupakan politikus. Sehingga wajar apabila bertemu Ketum Parpol membicarakan masalah politik.

“Saya tadi sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Saya bukan cawe cawe,” katanya.

Jokowi menegaskan urusan Capres-Cawapres merupakan urusan partai politik atau gabungan partai politik. Namun, bukan berarti ia tidak boleh berdiskusi mengenai masalah tersebut.

“Urusan Capres, Cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah bolak-balik saya sampaikan kan? Tapi kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ ? Enggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik,” pungkasnya.

Respons Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan enam Ketua Umum Partai Politik (Parpol) pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa malam, (2/5/2023).

Baca juga: Anas Urbaningrum Ungkap Era SBY Istana Negara Juga Pernah Dipakai untuk Pertemuan Partai Koalisi

Mereka yang hadir yakni Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

Adapun pertemuan berlangsung lebIH dari dua jam yakni dari pukul 19.00-21.30 WIB.