Munaslub PKN
Kata Anas Urbaningrum soal Kemungkinan Bertemu SBY, Berencana Nostalgia Makan Bakso di Cikeas
Anas Urbaningrum bicara soal kemungkinan bertemu SBY, mengaku ingin makan bakso dulu di Cikeas.
Penulis:
Nuryanti
Editor:
Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, angkat bicara soal kemungkinan bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan, silaturahmi merupakan sesuatu yang baik.
Namun, menurut Anas Urbaningrum, silaturahmi itu tak perlu dipaksakan.
"Begini, jadi silaturahmi itu sesuatu yang baik."
"Tetapi, silaturahmi itu juga tidak harus dipaksakan," ungkapnya di kawasan Monumen Nasional (Monas), Sabtu (15/7/2023), dilansir Kompas.com.
"Silaturahmi itu hal yang baik, tapi itu juga tidak bisa dipaksakan waktunya, tempatnya kan begitu ya," tegas Anas Urbaningrum.
Baca juga: Anas Urbaningrum Singgung Pidato SBY dari Jeddah, Pengamat: Genderang Perang PKN untuk Demokrat
Lantas, apakah Anas Urbaningrum berencana bertemu SBY?
Anas Urbaningrum menyampaikan, PKN terbuka dengan semua partai politik (parpol), termasuk Partai Demokrat.
"Semua partai buat PKN tidak ada yang musuh."
"Jadi buat PKN tidak ada partai manapun yang musuh," ujarnya.
Mengenai bersilaturahmi dengan SBY setelah keluar dari penjara, Anas mengaku dirinya berencana untuk makan bakso terlebih dahulu.
Dalam waktu dekat, Anas Urbaningrum ingin makan bakso yang ada di dekat kediaman SBY di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor.
"Saya sama Pak Pasek (I Gede Pasek Suardika) merencanakan makan bakso Sukowati di Cikeas," katanya, Sabtu.
Baca juga: Anas Urbaningrum: Semua Partai Tidak Ada yang Musuh Buat PKN, Termasuk Demokrat
Anas pun memastikan kedatangannya ke Cikeas itu bukan untuk bertemu SBY, namun hanya ingin bernostalgia menikmati bakso di sana.
"Ya yang penting makan bakso dulu nanti nostalgia nikmatnya bakso Sukowati," jelas dia.
Adapun Bakso Sukowati adalah bakso langganan SBY dan keluarganya.
Warung bakso ini berada tidak jauh dari gerbang Perumahan Puri Cikeas yang merupakan kediaman SBY.

Anas Urbaningrum akan Safari ke Daerah
Setelah terpilih sebagai Ketua Umum PKN, Anas Urbaningrum akan melakukan safari atau keliling daerah.
Wakil Ketua Umum PKN, Gerry Habel Hukubun, menyebut Anas Urbaningrum akan melakukan safari bersama Ketua Majelis Agung PKN, I Gede Pasek Suardika.
"Setelah proses Munaslub ini planning (rencana) selanjutnya Mas Anas dan Pak Pasek, dan tim sudah mulai safari ke daerah semua," ujar Gerry di sela-sela Munaslub PKN di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Anas Urbaningrum Menjadi Ketua Umum PKN, Begini Kata Farhat Abas
Gerry meyakini ketokohan Anas Urbaningrum dapat membawa pengaruh positif terhadap elektabilitas PKN di Pemilu 2024.
Menurutnya, PKN akan lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.
"Jadi ini kalau digerakkan lagi (Anas Safari), masif dalam artian safari-safari politik ini dilaksanakan, maka saya rasa bisa lah untuk di akhir tahun kita bisa mencapai lebih dari 4 persen seperti itu," papar Gerry.
PKN Tantang Demokrat Debat Terbuka
Sementara itu, PKN menantang Partai Demokrat debat dan buka-bukaan soal kasus korupsi proyek Hambalang.
Gede Pasek Suardika mengatakan, Partai Demokrat telah menumbalkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka korupsi yang tidak dilakukannya.
Dalam Munaslub PKN, Sabtu, Gede Pasek mengungkit soal gratifikasi proyek Hambalang yang menyeret nama Anas Urbaningrum.
Saat itu, Anas Urbaningrum digulingkan dari Partai Demokrat karena menjadi tersangka gratifikasi mobil harrier dalam proyek Hambalang.
“Sederhana saja AU kehilangan jabatan karena ditersangkakan gratifikasi mobil Harrier proyek Hambalang,” kata dia, Sabtu, dikutip dari Wartakotalive.com.
Baca juga: Tak Bisa Nyaleg Lewat Partai Barunya, Anas Urbaningrum Bilang Jadi Korban Kezaliman Putusan MK

Gede Pasek menegaskan, saat ini ia ditugaskan untuk membersihkan nama baik Anas Urbaningrum yang rusak.
Ia lalu menantang pihak Partai Demokrat agar tidak sewot dengan tudingannya ini.
Gede Pasek pun mengaku siap berdebat dengan Partai Demokrat dengan pakar hukum masing-masing.
“Kalau hari ini dia bangkit, situ jangan sewot, jangan marah, jangan galau, kalau situ yakin ayo kita debat pakar hukum saya siap, habis ini tugas saya itu,” tegasnya.
“Siapapun dia masih punya hati nurani dan manusia sehat dia pasti tidak suka lihat ketidakadilan dan kriminalisasi,” lanjut Gede Pasek.
Baca juga: Anas Urbaningrum Tegaskan Tak Takut Dikriminalisasi Lagi
Sebagai informasi, Anas Urbaningrum didapuk sebagai Ketua Umum PKN yang dipilih secara aklamasi pada Jumat (14/7/2023).
Anas Urbaningrum sempat vakum di dunia politik karena terjerat dalam kasus korupsi proyek Hambalang saat dirinya menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Ia dinyatakan bersalah dan menjalani masa hukuman selama 8 tahun penjara, setelah Mahkamah Agung (MA) memotong masa tahanannya dari 14 tahun penjara.
Anas Urbaningrum keluar dari Lapas Sukamiskin pada 11 April 2023.
Dalam pidato politiknya di Monas, Sabtu (15/7/2023), Anas sempat menyetil pihak-pihak yang ditudingnya telah melakukan kezaliman hukum kepada dirinya.
Anas Urbaningrum pun meminta mereka untuk bertaubat.
"Saya ingin katakan bahwa bagi yang pernah melakukan kezaliman hukum bertaubatlah, bertaubatlah, tidak perlu minta maaf kepada Anas," ujarnya dalam orasi politiknya yang ia beri judul 'Mahkota Hukum Adalah Keadilan'.
Baca juga: Anas Urbaningrum Tekankan Partai Bukan Milik Keluarga atau Pribadi saat Tutup Munaslub PKN
Anas juga meminta pihak yang telah zalim tersebut tidak mengulangi perbuatannya kepada anak bangsa lainnya.
"Itu bukan sesuatu bagi saya. Tetapi cara taubat baik jangan mengulangi lagi."
"Kemudian minta maaf pada yang menciptakan manusia. Menciptakan kita semua. Minta maaf kalau saya bergetar soal ini," tambah dia.
Anas tak membeberkan secara rinci siapa pihak yang disebutnya telah melakukan kezaliman hukum itu.
Dirinya hanya menyatakan masalah ini menjadi hal yang mendasar dalam bernegara.
Sebab, baginya, mahkota hukum adalah keadilan yang juga telah dirancang para pendiri negara.
"Karena itu hukum tidak boleh diperalat, hukum tidak boleh menjadi alat untuk menyingkirkan siapa pun," ungkap Anas Urbaningrum.
(Tribunnews.com/Nuryanti/Fersianus Waku) (Kompas.com/Dian Erika Nugraheny) (Wartakotalive.com/Desy Selviany)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.