KPK Tegaskan Pemanggilan Cak Imin Tak Ada Unsur Politik, NasDem dan PKB Beri Respons

Gus Choi menyayangkan langkah KPK lantaran kasus dugaan korupsi tersebut terjadi pada tahun 2012 saat Cak Imin menjadi Menaker.

"Kenapa baru sekarang? KPK penegak hukum atau alat politik? Pimpinan KPK periode sekarang betul-betul tidak bermutu," kata Gus Choi, Selasa (5/9/2023).

Bahkan, kata Gus Choi, hal itu juga pernah terjadi pada Anies Baswedan setelah dideklarasi menjadi calon presiden.

"KPK ini aneh dan ajaib. Setiap ada calon pemimpin yang muncul yang berbeda, ingin selalu dipenggal. Sebelumnya Anies yang ingin dipenggal, sekarang giliran Cak Imin," ujar Gus Choi.

Sebagai lembaga pemberantas korupsi, Gus Choi berharap agar pimpinan KPK ke depannya profesional.

"Bukan pimpinan KPK yang jadi alat politik kelompok tertentu yang selalu memberantas calon-calon pemimpin bangsa," imbuh Gus Choi.

Baca juga: Fakta Cak Imin Batal Diperiksa KPK Hari Ini soal Korupsi di Kemnaker: Ada Agenda di Tempat Lain

Respons PKB

Pemanggilan KPK terhadap Cak Imin disebut tidak akan mempengaruhi pencalonannya di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2023).

"Ya kalau menurut saya sih enggak (berpengaruh terhadap pencalonan Cak Imin) ya," kata Luluk pada Selasa ini.

Dijelaskan Luluk, masyarakat justru akan semakin cerdas menilai kebenaran kasus tersebut.

"Karena masyarakat itu pasti akan bisa menilai, apakah itu murni sebagai sebuah peristiwa hukum, penegakan hukum, atau ini ya tidak lebih dari sekadar political weapon yang sangat jorok," ucap Luluk.

Kalaupun kasus di KPK tersebut merupakan serangan politik dari pihak lain kepada Cak Imin, kata Luluk, hal itu akan menjadi preseden buruk.

"Dan kalau menurut saya kalau ini terus dilakukan akan jadi preseden dan itu berbahaya untuk Indonesia," jelas Luluk.

Pihaknya justru mengapresiasi pernyataan dari Alissa Wahid, putri almarhum Abdurrahman Wahid alis Gus Dur.