Ditanya soal Isu Reshuffle dan AHY Masuk Kabinet, Jokowi Rahasiakan Isi Pertemuan dengan SBY

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), diisukan akan masuk Kabinet Indonesia Maju.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini dikabarkan akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Isu tersebut mencuat setelah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10/2023).

Setelah adanya pertemuan SBY dengan Jokowi, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut berpotensi mengisi kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Adapun Menpora Dito Ariotedjo kini terseret dalam kasus korupsi BTS 4G Kominfo.

Mengenai isu pertemuannya dengan SBY membahas akan masuknya AHY ke kabinet, Jokowi tidak menampik atau membenarkan.

Baca juga: AHY Disebut Potensi jadi Menteri usai Pertemuan SBY-Jokowi, Pengamat: Jadi Menpora Gantikan Dito

Jokowi menyebut topik pembicaraannya dengan SBY bersifat rahasia.

Lalu, saat ditanya terkait isu reshuffle kabinet, Jokowi juga tidak membantah atau membenarkan.

"Rahasia," ujar Jokowi setelah membuka Inacraft 2023 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Lantas, apa kata Demokrat soal isu tersebut?

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Reshuffle hak prerogatif Presiden. Kami menghormati hak Presiden Joko Widodo untuk memilih menteri-menterinya."

"Termasuk mempertahankan, maupun mengganti para menterinya," ujarnya kepada wartawan, Rabu.

Baca juga: Demokrat Bantah Pertemuan Jokowi-SBY di Istana Bogor untuk Deal AHY Masuk Kabinet

Menurut Herzaky, Presiden Jokowi ingin memilih orang yang terbaik.

Apalagi, kata dia, masa jabatan Presiden Jokowi telah memasuki masa terakhir.

"Beliau tentunya ingin orang-orang terbaik yang memimpin negeri ini, membantu beliau menuntaskan amanah sebagai presiden di tahun terakhir."

"Tak paslah kalau kami membahas ini. Bukan ranah kami," imbuh Herzaky.

Sinyal Jokowi Beri Jatah Kursi Menteri ke Demokrat

Diberitakan Kompas.com, pertemuan SBY dengan Jokowi dinilai sebagai sinyal Presiden akan memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam, mengatakan jika itu terjadi, Demokrat akan meninggalkan jalan oposisinya dengan mulai merapatkan barisan ke koalisi pemerintahan.

"Sebab, positioning Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik, kini tampak bergeser ke tengah, meskipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya," katanya, Senin.

Baca juga: Demokrat Ungkap Perbedaan Perjalanan AHY, Tommy Soeharto, dan Kaesang Jadi Ketua Umum Partai Politik

Umam menambahkan, Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kini berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, terlihat semakin kencang dan berani menunjukkan garis perbedaan arah kebijakan dengan pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, kondisi tersebut akan menjadi ujian bagi Jokowi, apakah ia benar-benar akan membuktikan bahwa dirinya betul-betul memegang kekuatan presidential dengan hak veto politik yang besar.

Atau sebaliknya, Jokowi akan tetap tunduk di bawah bayang-bayang instruksi pimpinan partai asalnya yang konon pernah menyatakan keberatan atas masuknya Demokrat ke koalisi pemerintahan pada 2019.

Sebagai informasi, sejumlah nama menteri yang terseret kasus hukum dikabarkan akan diganti oleh Presiden Jokowi.

Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait akan dilakukannya reshuffle kabinet.

Baca juga: Kaesang Respons Isu Reshuffle Kabinet Usai Jokowi dan SBY Bertemu

Menpora Dito Ariotedjo disebut menerima aliran dana untuk mengamankan perkara kasus korupsi BTS 4G Kominfo.

Nama Dito disebut oleh saksi mahkota yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Mengenai dugaan itu, Dito Ariotedjo membantahnya.

Ia mengaku telah menyampaikan duduk permasalahan tersebut secara resmi ke aparat penegak hukum.

"Semua sudah disampaikan secara resmi dan formil," ujarnya usai menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

Baca juga: Respons PPP, PSI, dan Gerindra soal Isu Reshuffle Kabinet

Selain itu, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, juga tengah tersangkut kasus hukum.

KPK sebelumnya melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Pertanian di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

KPK juga sudah menggeledah rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan.

(Tribunnews.com/Nuryanti/Igman Ibrahim/Taufik Ismail) (Kompas.com/Achmad Nasrudin Yahya)

Berita lain terkait Reshuffle Kabinet