Lewat Program 'Netas', Kemenparekraf Gandeng Komunitas Kembangkan Pariwisata di IKN

Dengan adanya potensi pariwisata yang ada di sekitar IKN Nusantara, Muhsin mengakui hingga kini masih ada kendala terkait SDM yang mengelola sektor pariwisata terutama pengelola tempat menginap atau homestay.

"Masih ada kendala yang kita hadapi dalam konteks SDM, misalnya, di daerah Wonosari ada homestay hanya saja permasalahan SDM pengelola homestay itu. Untuk mengatasi persoalan itu, pihaknya pun telah memprogramkan pelatihan pengelolaan homestay terkait pelayanan serta akan memberikan program pelatihan pemandu wisata," kata Muhsin.

Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih, mengatakan bahwa dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di IKN diperlukan landasan hukum.

“Misalnya, dalam pengadaan, harus diperhatikan peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa. Maka, teman-teman komunitas bisa menjaga pembangunan IKN ini bebas dari korupsi,” kata Yenti.