PDIP Klaim Tak Kenal Istilah Oposisi, tapi Belum Nyatakan Gabung Pemerintah Prabowo-Gibran

TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menjelaskan mengenai sikap politik partainya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Said menegaskan, PDIP tak mengenai istilah oposisi atau partai penentang pemerintah terpilih.

Alasannya, kata Said, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sehingga, istilah oposisi kurang tepat untuk digunakan.

"Kita dalam posisi tidak, pertama kami tidak mengenal oposisi karena kita presidensial," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Penentuan sikap partai politik tersebut adalah hak prerogatif Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Said menjelaskan, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V yang akan digelar akhir Mei 2024 ini bukan untuk menentukan sikap politik PDIP.

"Rakernas tidak dalam forum (memutuskan) dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Karena sudah disepakati itu adalah prerogatif ibu Ketum," ucap Said.

Sebagai informasi, Rakernas nanti akan membahas hal-hal strategis yang akan dilakukan PDIP lima tahun ke depan.

"Baik secara politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya," kata Said.

Rakernas PDIP bakal digelar di Beach City International, Ancol, Jakarta pada 24 sampai 25 Mei 2024, bertemakan Satya Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang.

Baca juga: Ganjar Oposisi: Sikap Pribadi, Bukan Sikap Resmi PDIP

Sub temanya adalah Kekuatan Persatuan Rakyat, Jalan Kebenaran Yang Berjaya. 

PDIP Pastikan Tak akan Cawe-cawe Susunan Kabinet Prabowo-Gibran

Said juga memastikan, partainya tidak akan cawe-cawe dalam penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebab, penyusunan kabinet itu merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.

"Menyusun kabinet pemerintahan kewenangan penuh Bapak Prabowo Subianto. Kami tidak boleh cawe-cawe di situ."

"Bagaimana caranya tidak boleh lah etik harus dibangun oleh kami," kata Said.

Menurut Said, komunikasi PDIP dengan Prabowo hingga kini masih tetap berjalan.

"Kalau soal PDIP ditunggu atau tidak ditunggu kan komunikasi tetap berjalan. Kan ada komunikasi," ujar Said.

"Tidak mungkin lah republik sebesar ini tidak ada komunikasi antar berbagai pihak. Saya yakin komunikasi sedang berjalan. Hasil akhirnya di ibu ketua umum," ucap Said.

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, tapi Tak Wakili PDIP

Sementara itu, calon presiden (capres) yang diusung PDIP pada Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo diketahui mendeklarasikan sebagai oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Namun, sikap politiknya tersebut bersifat pribadi, bukan terafiliasi dengan partainya, PDIP.

"Loh, kan (sikap) saya pribadi sebagai capres. Meskipun saya diusung oleh partai, tapi statement saya kemarin memang statement sebagai pribadi," kata Ganjar Pranowo di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2024).

Kendati demikian, Ganjar memastikan dirinya akan turut mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran, tapi dengan cara lain.

"Untuk mencintai Republik ini, kita akan mengawal dengan cara lain dan saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," kata Ganjar dalam acara Halalbihalal TPN Ganjar-Mahfud di Rumah Pemenangan, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakart di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Meski tak bergabung, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut dirinya tetap menghormati pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sehingga, ia meminta tak perlu ada cibir-mencibir di antara semua pihak, mengenai oposisi tersebut.

"Politiknya ada, cara berpolitik yang benar tidak musti dengan cara keras dan semua sama-sama terhormat tidak perlu saling mencibir," ujar Ganjar.

(Tribunnews.com/Rifqah/Fersianus Waku)