Rangkap Jabatan Struktur DPD PDIP Disebut Buat ‘Kandang Banteng’ Tumbang, Pergantian Jadi Evaluasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melakukan perubahan pada struktur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP di sejumlah daerah. 

Perubahan ini menyusul keputusan hasil Kongres ke-VI PDIP di Bali pada awal Agustus lalu, yang memerintahkan kepada pengurus DPP tidak boleh merangkap jabatan di struktur DPD.

Adapun, sejumlah pengurus DPP periode 2025-2030 yang sebelumnya memegang jabatan sebagai Ketua DPD, harus menerima keputusan tersebut.

Diantaranya para Ketua DPD PDIP di berbagai daerah yang harus melepas jabatan karena masuk dalam kepengurusan DPP yakni Bambang Wuryanto (Jawa Tengah), Said Abudllah (Jawa Timur), Olly Dondokambey (Sulawesi Utara) hingga MY Esti Wijayanti (Bengkulu).

Pergantian struktur DPD PDIP di berbagai daerah ini pun memunculkan spekulasi publik jika PDIP ingin melakukan ‘penertiban’ keder yang tidak solid dari tingkat Daerah hingga Anak Cabang.

Apalagi, para pengurus DPD akan menggelar Rapat Kerja Daerah atau Rakorda bersama jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Pengurus Anak Cabang (PAC) dalam waktu dekat.

Pengamat politik dari The London School of Public Relations (LSPR Communication & Business), Ari Junaedi mengatakan, penggantian sejumlah ketua DPD PDIP di daerah bahkan perangkapan jabatan di tingkat pusat dengan tingkatan cabang atau DPC, tidak terlepas dari evaluasi kinerja di Pilpres, Pileg serta Pilkada tahun 2024, kemarin.

Meski, dia memandang hal itu terlambat dilakukan oleh PDIP.

“Cara yang ditempuh DPP sudah sangat tepat, walau saya melihatnya terlambat dilakukan mengingat perangkapan jabatan tersebut menggangu konsolidasi dan soliditas kader di tingkat grass root,” kata Ari Junaedi saat dihubungi Tribunnews, Minggu (24/8/2025).

Ari pun mencontohkan bagaimana perangkapan jabatan di tingkat provinsi seperti Jateng, Jatim dan Sulut justru menunjukan hasil yang tidak maksimal seperti Pilpres maupun di Pilkada.

Bahkan, sejumlah daerah yang disebut sebagai ‘kandang banteng’ justru tumbang pada kontestasi Pilkada.

Meski tak dipungkiri sejumlah kandidat yang diusung PDIP kalah lantaran adanya intervensi dari pihak luar, terutama Joko Widodo (Jokowi).

“Jateng dan Sulut yang lama menjadi ‘kandang banteng’ justru bobol besar di kontestasi gubernur dan walil gubernur. Walaupun tidak bisa dipingkiri kekalahan jago-jago yg diusung PDIP juga tidak terlepas dari evaluasi ‘cawe-cawe’ partai coklat dan intervensi Jokowi, presiden ketika itu dengan serbuan sembako dan uang,” paparnya.

Lebih lanjut, Ari Junaedi yang juga merupakan Direktur Eksekutif Nusakom Pratama Institute menanggapi soal penunjukan kader senior PDIP FX Hadi Rudyatmo sebagai Plt Ketua DPD PDIP Jateng. 

Dimana, jabatan itu sebelumnya dipegang oleh Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul sejak tahun 2015.