8 Pengakuan Ahmad Sahroni dalam Sidang Korupsi SYL: Bela Surya Paloh hingga Sebut Rp 1 Miliar

TRIBUNNEWS.COM - Bendara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, bersaksi dalam sidang korupsi atau gratifikasi eks Menteri Pertenian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, pada Rabu (5/6/2024).

Berstatus sebagai saksi tambahan, Sahroni menjawab sejumlah pertanyaan dari Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh.

Ia pun membantah beberapa pertanyaan dari Pontoh yang coba dikonfirmasikan kepada Sahroni.

Di antaranya membantah kesaksian Sekjen Garnita, Joice Triatman yang menyebut Ketua Umum NasDem Surya Paloh memerintahkan pembagian sembako.

Anggota DPR RI itu juga mengklaim pengurus Partai NasDem tak tahu perihal pembagian sembako, termasuk asal muasal dana yang diduga dari Kementerian Pertanian.

Sahroni pun menyebut, Surya Palohh sudah capek atas pemberitaan yang beredar terkait sangkut paut NasDem dengan kasus korupsi SYL.

Tak hanya itu, Sahroni juga menyatakan jumlah sumbangan dapat diterima NasDem.

Sebenarnya dalam persidangan, Majelis Hakim hendak mencecar soal sumbangan yang pernah diberikan SYL ke Nasdem.

Namun, Sahroni lantas mengungkapan nilai maksimum yang dapat diterima Nasdem mencapai Rp 1 miliar.

Berikut 8 Pengakuan Ahmad Sahroni dalam Sidang Korupsi SYL:

1. Surya Paloh Sudah Capek

Baca juga: Anak SYL Indira Chunda Thita Menyangkal Terapi Stem Cell sampai Rp200 Juta Pakai Duit Kementan

Sahroni mengatakan pihaknya tidak wajib mengembalikan uang dari Kementerian Pertanian (Kementan) yang mengalir ke Partai NasDem.

Hal tersebut, katanya, karena Partai NasDem tidak mengetahui bahwa ada kegiatan yang didanai dari uang Kementan.

Awalnya, ketua majelis hakim, Rianto Adam Pontoh bertanya apakah Sahroni pernah ditanyai oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh terkait segala aliran dana yang mengalir ke partai hingga menyebabkan SYL dicokok dan ditetapkan tersangka korupsi.

Lantas, Sahroni menyebut bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi karena Surya Paloh sudah enggan untuk membahas kasus yang menjerat SYL.

"Apakah Saudara pernah ndak dirapatkan setelah beliau jadi tersangka? Kan ini viral (kasus SYL) di mana-mana. Kan nama baik NasDem terbawa kemana-mana. Apakah pernah (Sahroni) dipanggil ketua partai dan membicarakan ini?" tanya hakim.

"Ketua umum sudah capek melihat beritanya," jawab Sahroni.

2. Tak Wajib Kembalikan Uang Kementan

Lalu, hakim bertanya terkait apakah NasDem memiliki keinginan untuk mengembalikan uang yang berasal dari Kementan.

Sahroni mengatakan NasDem tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut.

Hal itu, katanya, lantaran NasDem tidak mengetahui bahwa uang yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan partai ada yang berasal dari Kementan.

"Masalahnya ini kan uang negara. Apakah ada keinginan nggak untuk mengembalikan ini? Kan ini untuk kepentingan partai ya. Ini uang negara ini," kata hakim.

"Terkait dengan kalau kami tahu jumlahnya seperti sebelumnya ada sumbangan Rp 860 juta itu, kami pun kemungkinan kalau kami tahu akan kembalikan, Yang Mulia," jawab Sahroni.

"Jadi, Saudara nggak ada kewajiban untuk mengembalikan, ya?" tanya hakim memastikan.

"Tidak ada, Yang Mulia karena kami tidak tahu," jawab Sahroni.

3. Lembaga Boleh Sumbang Partai Asalkan...

Ahmad Sahroni buka suara terkait adanya aliran dana dari Kementan ke organisasi sayap NasDem, Garnita Malahayati yang dipimpin oleh anak Syahrul Yasin Limpo, Indira Chunda Thita Syahrul.

Sahroni menduga adanya aliran dana ke Garnita dari Kementan karena hubungan ayah dan anak antara SYL dan Thita.

Awalnya, kuasa hukum dari mantan Sekjen Kementan sekaligus terdakwa, Kasdi Subagyono bertanya terkait pihak-pihak yang boleh menyumbang ke partai politik (parpol).

Lalu, Sahroni mengungkapkan, siapapun boleh untuk menyumbang ke parpol.

"Siapa yang boleh menyumbang dan siapa yang tidak boleh menyumbang ke partai politik?" tanya kuasa hukum Kasdi.

"Siapa aja boleh," jawab Sahroni.

"Siapa aja itu boleh berarti individu, pribadi, kelompok?" tanya kuasa hukum Kasdi lagi.

"Betul," jawab Sahroni singkat.

Kemudian, kuasa hukum Kasdi bertanya apakah badan hukum dan kementerian boleh untuk menyumbang ke parpol.

Selanjutnya, Sahroni menjelaskan, sebenarnya lembaga negara seperti kementerian tidak boleh menyumbang ke parpol.

Namun, imbuhnya, diperbolehkan ketika memang ada kerjasama antara kementerian dan parpol yang akan disumbang.

"Apakah boleh juga badan hukum ataupun kementerian menyumbang?" tanya kuasa hukum Kasdi.

"Jadi kalau untuk institusi sebenarnya tidak boleh tapi kalau personal (menyumbang), boleh," jawab Sahroni.

"Jadi Kementerian Pertanian boleh menyumbang-nyumbang?" tanya kuasa hukum Sahroni.

"Selama ada kerja sama dengan substansi kuat, dilakukan bersama-sama dengan kementerian, itu boleh. Kalau diam-diam tidak boleh," jawab Sahroni.

4. Tanggung Jawab Garnita

Lalu, Sahroni menjelaskan terkait kegiatan organisasi sayap NasDem, Garnita Malahayati yang dipimpin oleh Thita disebut didanai lewat uang Kementan.

Dia mengungkapkan segala bentuk tanggung jawab terkait kegiatan yang dilakukan Garnita adalah tanggung jawab organisasi sayap itu sendiri alih-alih DPP Partai NasDem.

"Yang dilakukan sayap partai adalah tanggung jawabnya ketua umum (Thita) yang berkaitan langsung dengan kementerian. Partai tidak tahu yang dilakukan oleh sayap partai," ujarnya.

Selanjutnya, kuasa hukum Kasdi menjelaskan, Garnita dan Kementan memang ada kerjasama berdasarkan keterangan dari Thita.

Sekilas informasi, sebelum Sahroni menjelaskan terkait hal ini, Thita sempat ditanya oleh hakim terkait cara Garnita membiayai kegiatannya.

Thita pun mengaku ada kerjasama antara Garnita dan Kementan tetapi hanya secara lisan.

Kembali lagi terkait pertanyaan kuasa hukum Kasdi, Sahroni menduga adanya kerjasama antara Garnita dan Kementan karena adanya hubungan keluarga antara SYL selaku ayah dari Thita.

"Jadi itu program kementerian (pertanian) yang ditindaklanjuti oleh NasDem atau programnya Partai NasDem yang memang di-support oleh kementerian?" tanya kuasa hukum Kasdi.

"Tidak ada (kerjasama NasDem dengan Kementan). Mungkin kerjasamanya antara bapak dan anak saja ini," jawab Sahroni.

5. Surya Paloh Tidak Memerintah

Sahroni membantah bahwa Ketua Umum Partai NasDem memerintahkan Garnita Malahayati sebagai organisasi sayap partainya untuk membagikan sembako hingga hewan kurban ke 34 provinsi.

Adapun hal itu Sahroni ungkapkan ketika Hakim Ketua Pontoh coba mengkonfirmasi perihal keterangan yang pernah disampaikan oleh mantan Staf Khusus (Stafsus) Kementan sekaligus Sekjen Garnita Joice Triatman dalam agenda sidang sebelumnya soal pembagian sembako.

"Berdasarkan keterangan Joice sembako itu disebarkan ke 34 Provinsi kan, 200 kotak, tahu saudara?," tanya Hakim Pontoh.

"Tidak Yang Mulia," ucap Sahroni.

Tak berhenti disitu, Sahroni juga menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Garnita Malahayati tidak selalu berdasarkan atas perintah Partai NasDem meskipun organisasi tersebut merupakan sayap partai.

Selain itu dalam kesempatan tersebut, Sahroni juga menuturkan bahwa Surya Paloh selaku ketua umum tidak pernah memerintahkan pengurus Garnita untuk membagi-bagikan sembako.

"Tidak pernah ada ketua umum saya menyampaikan perintah bagikan sembako, bagikan telur tidak ada Yang Mulia. Jadi saya jelaskan disini, tidak selalu ketua umum mengarahkan secara lisan maupun tulisan kepada sayap partai untuk melakukan hal tersebut, itu adalah ranah ketua umum sayap partai," kata Sahroni di hadapan hakim.

6. Tak Tahu Pembagian Sembako

Kepada hakim Sahroni juga mengklaim ia maupun pengurus Partai NasDem yang lain tidak tahu pembagian sembako yang dilakukan oleh organisasi yang diketuai anak SYL, Indira Chunda Thitta tersebut.

"Apakah saudara mengetahui atau pengurus partai mengetahui gerakan daripada Garnita itu untuk membagikan sembako ke 34 Provinsi?," tanya Hakim.

"Tidak tahu," saut Sahroni.

"Itu kan kepentingan partai, masa pengurus tidak tahu?," cecar hakim yang masih curiga.

Sahroni pun kemudian menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengetahui asal muasal gerakan yang dilakukan Garnita termasuk soal pembagian sembako.

Namun dalam jawabannya, Sahroni menuturkan bahwa partai dianggap merasa bangga jika uang pembagian sembako itu bersumber dari dana pribadi.

"Kalau uang itu entah darimana apalagi dari fasilitas negara itu pasti kita larang Yang Mulia," ujar Sahroni.

Hanya saja ketika Hakim coba bertanya soal sumber uang pembagian sembako itu darimana, Sahroni mengklaim tidak mengetahuinya.

Bahkan sampai hakim menjelaskan rangkaian dana itu bersumber dari Kementan yang diawali dari hasil koordinasi SYL dengan bawahannya, Sahroni kekeuh tidak tahu.

"Apakah saudara tahu sumber dana (sembako) itu darimana?," tanya Hakim.

"Tidak tahu Yang Mulia," jawab Sahroni.

"Sama modusnya sama, melaporkan ke Pak Menteri (SYL), Pak Menteri koordinasi dengan Kasdi Subagyono sebagai Sekjen, Kasdi Subagyono ada Dirjen-Dirjen yang lain di bidang itu, itulah sampai berhasil itu, saudara tidak tau ya?," tanya Hakim lagi.

"Tidak tahu Yang Mulia," paparnya.

7. Hubungan Bapak-Anak

Ahmad Sahroni menyebut, bentuk kerja sama program Kementan dengan Garnita Malahayati erat kaitannya dengan hubungan anak dan orang tua.

Hal itu lantaran Ketua Umum Garnita yang merupakan organisasi sayap NasDem dijabat oleh Indira Chunda Thita, anak dari mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pernyataan demikian dilontarkan Sahroni saat menjadi saksi dalam persidangan Rabu (5/6/2024) di Pengadilan Tipikor Jakarta terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan.

"Mungkin kerja samanya antara bapak sama anak aja ini," ujar Sahroni.

"Sama misalnya saya punya anak gitu yah, ya enggak mungkin lah enggak belain anak," kata Sahroni lagi.

Sahroni pun memastikan bahwa Nasdem tidak memiliki program kerja yang berkaitan dengan Kementerian Pertanian.

"Dari keterangan Bu Thita ini kan katanya ada keterangan kerja sama dengan kementerian gitu loh. Jadi itu program kementerian yang ditindak lanjuti Nasdem atau programnya Partai Nasdem yang disupport kementerian?" tanya penasihat hukum terdakwa Kasdi Subagyono, mantan Sekjen Kementan.

"Tidak ada. Kalau partai tidak ada," jawab Sahroni.

Adapun Thita sebagai Ketua Umum Garnita mengakui bahwa kerja sama dengan Kementan hanya berbentuk lisan, tanpa ada hitam di atas putih.

Katanya, kerja sama itu dimaksudkan untuk membantu menyalurkan program-program Kementan.

"Kami melakukan kegiatan-kegiatan dengan Kementerian Pertanian untuk menyalurkan program-program dari Kementerian Pertanian, Yang Mulia. Hanya untuk menyalurkan kepada masyarakat," ujar Thita

"Tertulis atau hanya lisan?" tanya Hakim Anggota Ida, memastikan.

"Lisan, Yang Mulia," jawab Thita.

8. Sebut Rp 1 Miliar

Dalam persidangan ini Majelis Hakim sebetulnya hendak mencecar soal sumbangan yang pernah diberikan SYL ke Nasdem.

Namun, Sahroni lantas mengungkapan nilai maksimum yang dapat diterima Nasdem mencapai Rp 1 miliar.

"Apakah ada batasan orang menyumbang ke partai?" tanya Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh kepada saksi Sahroni.

"Kalau berkegiatan Pemilihan Presiden ada, Yang Mulia," jawab Sahroni.

"Batasan paling ini berapa?" tanya Hakim Pontoh lagi.

"1 miliar, Yang Mulia," kata Sahroni.

Sahroni pun memastikan bahwa batas maksimum sumbangan ke Nasdem terkait Pilpres itu sesuai dengan ketentuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Karena itu, seluruh sumbangan untuk kepentingan Pilpres dipastikan tercatat oleh partai.

"Karena sesuai peraturan KPU ada, Yang Mulia," kata Sahroni.

"Jadi semua orang yang nyumbang itu tercatat resmi ya?" tanya Hakim Pontoh.

"Tercatat," jawab Sahroni.

"Apakah itu perorangan, yang saya bilang tadi, simpatisan atau dari badan hukum ya?"

"Resmi, Yang Mulia," jawab Sahroni.

Adapun untuk kepentingan Pemilihan Legislatif (Pileg), Sahroni mengaku tak ada mekanisme khusus untuk penerimaan sumbangan.

"Kalau Pileg enggak Yang Mulia, yang Pilpres," ujar Sahroni.

Perkara SYL

Dalam perkara ini, jaksa KPK sebelumnya telah mendakwa SYL menerima gratifikasi Rp 44,5 miliar.

Total uang tersebut diperoleh SYL selama periode 2020 hingga 2023.

"Bahwa jumlah uang yang diperoleh terdakwa selama menjabat sebagai Menteri Pertanian RI dengan cara menggunakan paksaan sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sebesar total Rp 44.546.079.044," kata jaksa KPK, Masmudi dalam persidangan Rabu (28/2/2024) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Uang itu diperoleh SYL dengan cara mengutip dari para pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian.

Menurut jaksa, dalam aksinya SYL tak sendiri, tetapi dibantu eks Direktur Alat dan Mesin Kementan, Muhammad Hatta dan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, Kasdi Subagyono yang juga menjadi terdakwa.

Selanjutnya, uang yang telah terkumpul di Kasdi dan Hatta digunakan untuk kepentingan pribadi SYL dan keluarganya.

Berdasarkan dakwaan, pengeluaran terbanyak dari uang kutipan tersebut digunakan untuk acara keagamaan, operasional menteri dan pengeluaran lain yang tidak termasuk dalam kategori yang ada, nilainya mencapai Rp 16,6 miliar.

"Kemudian uang-uang tersebut digunakan sesuai dengan perintah dan arahan Terdakwa," kata jaksa.

Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dakwaan pertama:
Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan kedua:
Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan ketiga:
Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(Tribunnews.com/Chrysnha, Yohanes, Ashri, Fahmi)