Imigrasi Sudah Surati Kominfo untuk Back Up Data Sejak April, tapi Tak Digubris hingga PDN Diretas

Buntut peretasan BPN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit tata kelola PDN.

"Nanti kami akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh kepada wartawan, Sabtu (29/6/2024).

Pihak BPKP disebut akan mendalami tata kelola dan finansial PDN.

Baca juga: Sempat Berhenti Akibat PDN Diretas, Kemenag Pastikan Layanan Sihalal Sudah Kembali Normal

Audit tersebut diperlukan untuk mengetahui potensi kesalahan tata kelola dan dampak dari kebocoran data PDN. 

"Aku enggak tahu dampaknya, wong belum diaudit. Kalau kita kan kalau belum diaudit nggak ngomong-ngomong dulu," kata dia

Namun, Ateh tidak menjelaskan soal target yang diberikan Presiden Jokowi kepada BPKP.

"Secepatnya, the sooner the better," jelas Ateh.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Reza Deni)