Ragam Reaksi PDIP usai Wali Kota Semarang Jadi Tersangka Korupsi, Sentil KPK hingga Endus Politisasi

"Kami juga minta KPK konsisten jangan tebang pilih. Kantor Gubernur Jawa Timur Khofifah juga sempat diperika tapi tidak ada kabarnya lagi," tuturnya, Kamis (18/7/2024).

Guntur Romli menduga KPK tengah kejar setoran jelang akhir masa jabatan pimpinanya saat ini.

"Jangan sampai terkesan kejar setoran di akhir masa jabatan pimpinan KPK saat ini. Atau ada unsur politis di balik KPK karena sudah menjelang Pilkada," tuturnya.

Ungkit Pernyataan Ketua KPK Sementara

Ditemui terpisah, Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy menyoroti pernyataan Ketua KPK Sementara, Nawawi Pomolango.

Adapun sebelumnya, Nawawi mengatakan tidak mendaftar calon pimpinan (capim) KPK lantaran ada banyak persoalan di internal kembaga anti-rasuah tersebut.

"Baru saja kemarin Komisioner Pak Nawawi Pamolango bilang ada terlalu banyak masalah di KPK. Itu yang bicara adalah salah seorang pimpinan KPK. Jadi biarlah publik yang menilai," ucapnya, Rabu.

Ia tak secara gamblang menyebut adanya politisasi di balik penetapan Mbak Ita sebagai tersangka.

Baca juga: Wali Kota Semarang Mbak Ita Sempat Raih Penghargaan Sesaat sebelum Jadi Tersangka Korupsi

Pertanyakan Urgensi

Sementara itu, Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus melihat unsur politisasi sangat kental di balik penetapan Mbak Ika sebagai tersangka.

Deddy menyatakan, PDIP sangat menghormati langkah yang diambul KPK.

Namun, ia mempertanyakan urgensi KPK memgusut kasus tersebut.

Deddy menilai ada banyak kasus lain yang jauh lebih besar dan layak untuk segera diungkap.

"Ya tetap saja kita akan dukung proses hukum, tetapi kita mempertanyakan mislanya soal katakanlah soal kasus timah di Bangka itu yang ratusan triliun, apakah memang lebih penting urusan ini daripada itu yah," ujar Deddy, Kamis.

Anggap Nuansa Politisasi Sangat Kental

Tak hanya itu, Deddy juga menyinggung aksi tebang pilih KPK dalam menangani perkara.

Ia menilai, nuansa politisasi sangat kental dalam penetapan Mbak Ita sebagai tersangka korupsi.

"Ini apa iya kasus Wali Kota Semarang ini menjadi sesuatu yang urgent untuk penegakan hukum? Atau ada tebang pilih di sini atau agenda politik, kita enggak tahu kan, tetapi wajar dong masyarakat bertanya seperti itu."

"Saya tidak bisa bilang PDIP menganggap ini politisasi, tetapi nuansa politisasinya itu ya kental sekali, jika dilihat dari sisi waktu, tempat, ya kan," imbuhnya.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Fersianus Waku/Yohannes Liestyo Poerwoto)