Gus Ipul Tak Masalah Jika Harus Koordinasi Langsung dengan Cak Imin di Kabinet Prabowo-Gibran

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial yang juga Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang juga Ketua Umum PKB berada dalam satu kabinet.

Diketahui, hubungan PBNU dan PKB pernah memanas setelah Pilpres 2024 hingga Muktamar VI PKB di Bali digelar.

Konflik itu berujung PBNU memanggil sejumlah elite PKB.

Namun, Gus Ipul tak masalah jika nantinya bekerja di bawah koordinasi Cak Imin.

"Kerja atas arahan presiden. Jadi imamnya presiden ya kita ikut keputusannya. Berkoordinasi dengan siapa, ya kita akan kerjakan," kata Gus Ipul di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Gus Ipul menekankan pesan Prabowo untuk kompak dalam bekerja. 

Baca juga: Cak Imin Jadi Menko Pemberdayaan Masyarakat: Tugas Ini Serius, Mohon Doanya

"Karena sejak awal presiden menyampaikan kabinet ini adalah kabinet yang harus kompak terintegrasi. Jadi kita dalam rangka untuk melaksanakan program yang telah direncanakan presiden, tentu masalah-masalah pribadi akan kita singkirkan," ujarnya.

Meski begitu, Gus Ipul belum mengetahui dengan siapa dia akan berkoordinasi. 

"Nanti sesuai arahan presiden seperti apa, ya kita pasti akan berkoordinasi. Tidak hanya dengan Cak Imin tapi dengan semua kementerian," ujarnya.

Gus Ipul menekankan dirinya dapat membedakan urusan pribadi dengan pemerintahan. Ia menyebut sejauh ini hubungannya dengan Cak Imin baik-baik saja. Adanya perbedaan hal yang biasa.

Baca juga: Cak Imin Bocorkan Agendanya Malam Nanti Usai Pelantikan Prabowo-Gibran 

"Nggak ada masalahlah. Kita tahulah yang mana jadi urusan pemerintah mana yang jadi urusan masing-masing. Baik-baik saja kalau hubungan. Beda kan biasa ya," kata dia.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik para menteri kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Total, ada 48 menteri yang dilantik,dengan komposisi 7 menteri koordinator dan 41 menteri teknis.

Selain menteri, Prabowo juga mengangkat kepala lembaga setingkat menteri, di antaranya Jaksa Agung RI, Kepala BIN, Kepala Kantor Staf Presiden, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.