Sabtu, 23 Agustus 2025

Indonesia Diminta Konsisten ke UNCLOS untuk Pertahankan Kedaulatan Atas Laut Natuna Utara

Indonesia diminta tetap tegas berpegang pada hukum laut internasional, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)

|
Penulis: Choirul Arifin
Editor: Wahyu Aji
HO/IST
Direktur Indomasive Fauzan Aminullah, S. Hub. Int. (kanan) membuka diskusi “Hubungan Indonesia-China Pasca Joint Statement: Perspektif Diplomasi dan Keamanan” di Jakarta Kamis, 23 Januari 2025. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia diminta tetap tegas berpegang pada hukum laut internasional, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) demi mempertahankan kedulatan atas perairan di Natuna Utara dari ancaman penguasaan asing.

Himbauan ini mengemuka di tengah kontroversi keputusan Pemerintah Indonesia membuat joint statemen dengan Pemerintah China terkait pengelolaan laut Natuna Utara dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing bulan November 2024 lalu.

Pandangan ini menjadi fokus perhatian di acara diskusi “Hubungan Indonesia-China Pasca Joint Statement: Perspektif Diplomasi dan Keamanan” di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Diskusi ini diselenggarakan Indonesian Maritime Security Initiative (Indomasive), organisasi yang secara khusus mempelajari dan mendalami keamanan laut di Indonesia.

Tampil sebagai pembicara mantan dekan Fakultas Keamanan Nasional (FKN) Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Mayjen TNI Dr. Ir. Pujo Widodo, serta Ketua Program Studi Keamanan Maritim UnHan RI, Kolonel Laut Dr. Panji Suwarno, S.E., M. Si., CIQnR.

Hadir pula Johanes Herlijanto, Ph.D, ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI) yang juga dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan dan diskusi ini dimoderatori oleh pemerhati Cina asal Universitas Presiden Muhammad Farid, S.S., M. PA.

Mayjen Pujo Widodo menjelaskan, Indonesia menghadapi situasi geopolitik yang dinamis di tahun 2025 dan tahun tahun mendatang.

Antara lain meningkatnya kompetisi strategis antara China dan Amerika Serikat (AS) serta potensi penyerbuan Cina ke Taiwan. 

Menurutnya, hal itu mengakibatkan berkembangnya resiko keamanan dan ketegangan militer di Kawasan.

Meski demikian, Mayjen Pujo Widodo mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang dengan piawai menavigasi hubungan Indonesia antara Barat dan China. 

“Indonesia bersedia melakukan latihan militer dengan AS dan negara-negara lainnya, tetapi juga siap menjajagi kerja sama ekonomi dengan Cina,” ujar perwira tinggi TNI Angkatan Darat itu. 

Dia juga mengingatkan, masih terdapatnya kecurigaan di kalangan Indonesia terhadap potensi pencaplokan wilayah Indonesia yang kaya akan migas oleh China.

Dia berpendapat, Indonesia tetap berupaya mencegah dominasi Cina di Asia Tenggara, antara lain dengan mengajak negara-negara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk bersatu menghadapi China. 

Menurutnya, Indonesia perlu melakukan berbagai langkah pencegahan, antara lain, dengan melakukan penebalan kekuatan, khususnya TNI Angkatan Laut di wilayah wilayah yang rawan ancaman. 

Diskusi “Hubungan Indonesia-China Pasca Joint Statement
Acara diskusi “Hubungan Indonesia-China Pasca Joint Statement: Perspektif Diplomasi dan Keamanan” di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Di tempat sama, Kolonel Laut Dr. Panji Suwarno menekankan, dampak dari hadirnya joint statement Indonesia China yang jelas terlihat adalah peningkatan kerja sama dan hubungan diplomatik antara kedua negara.

Halaman
12
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan