Prabowo Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen, KPK dan Pemprov Jakarta Langsung Laksanakan

Prabowo menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk melakukan review terhadap anggaran mereka, termasuk belanja operasional dan non-operasional, serta mengidentifikasi area yang dapat dikurangi, seperti perjalanan dinas, pembangunan infrastruktur, dan pengadaan alat serta mesin.

Para kepala daerah juga diminta untuk membatasi belanja untuk kegiatan seremonial, seminar, dan studi banding, serta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen. 

Pernyataan Presiden Prabowo tersebut mendapat respons positif dari berbagai kalangan, termasuk warganet yang mengapresiasi langkah ini.

Banyak yang menilai bahwa pemangkasan anggaran untuk kegiatan seremonial dan dinas luar negeri dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pendidikan dan pembangunan infrastruktur.

Seperti yang dikatakan oleh akun Instagram @rohmaahh.az, "Membayangkan selama 10-20 tahun yang lalu betapa ratusan triliun anggaran negara dipakai untuk dinas dalam dan luar negeri.

Mungkin negara kita nggak punya banyak utang untuk pembangunan." Selain itu, ada juga warganet yang mengusulkan agar anggaran untuk mobil dinas juga dipangkas. 

Menurut mereka, pejabat negara seharusnya menggunakan transportasi umum, seperti yang dilakukan di negara-negara maju.

"Setuju hilangkan seremonial, bikin habis biaya dan waktu kerja. Jangan kebanyakan permintaan laporan," ujar akun @nriko1272, yang mengusulkan pengurangan biaya untuk pengadaan kendaraan dinas mewah dan pengawalan yang dianggap tidak relevan.

Langkah Presiden Prabowo ini diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan anggaran negara dan memastikan dana publik digunakan untuk kepentingan yang lebih vital dan produktif, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.