Pemindahan Ibu Kota Negara
Istana Bantah Menteri PU Soal Anggaran IKN Tidak Ada: Kalau Diblokir itu Bukan Berarti Enggak Ada
Hasan menegaskan komitmen Presiden Prabowo tidak berubah mengenai pembangunan IKN yang akan dilanjutkan 5 tahun kedepan
Penulis:
Igman Ibrahim
Editor:
Eko Sutriyanto
AHY menjelaskan hal yang terpenting adalah tidak boleh satu pun anggaran negarayang keluar tidak efisien. Sebaliknya, ia meminta semua pihak untuk lebih bijak dalammenentukan urgensi pembangunan.
"Penekanannya tentu tidak boleh ada yang tidak efisien atau yang sering disebutkebocoran oleh bapak presiden, termasuk juga kita harus bijak untuk menentukanmana yang memiliki urgensi terlebih dahulu," jelasnya.
Karenanya, kata AHY, pihaknya mendukung pemerintah dalam mengevaluasi terhadap sejumlah pembangunan yang sedang berlangsung.
Nantinya, pemerintah bisa memilihmana yang lebih prioritas dikerjakan lebih dahulu.
"Jadi prioritas, prioritasnya harus dikaji, harus dievaluasi dan ini juga membutuhkankesediaan dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk tentunya dalam sektor infrastruktur kan tidak bicara, tidak hanya bicara IKN ya tapi juga pembangunanberbagai projek lainnya," jelasnya.
"Apakah proyek yang sudah berjalan secara reguler selama ini, pemeliharaan termasukjuga hal-hal yang mau dibangun baru ke depan. Jadi ini harus kita evaluasi semua," imbuhnya.
Pemindahan Ibu Kota Negara
Keponakan Prabowo Minta Kabareskrim Tindak Dugaan TPPO Berujung Prostitusi di IKN |
---|
Lelang Proyek Pembangunan IKN Tahap 2 Awal Agustus 2025 |
---|
Kaesang Pangarep Dukung Wapres Gibran Berkantor di IKN hingga Papua |
---|
Wapres Gibran Tunggu Perintah Presiden Prabowo Soal Rencana Berkantor di IKN |
---|
Kepala Bappenas: Kabupaten Penajam Paser Utara Tak Boleh Cuma jadi Penonton Pembangunan IKN |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.