Anggota Komisi VI DPR Dukung Langkah Kementerian BUMN Efisiensi Fasilitas Pimpinan

"Kalau dalam sepak bola, kementerian lain itu seperti bek atau penjaga gawang, tapi Kementerian BUMN ini merupakan striker. Ibaratnya, untuk mendapatkan striker yang hebat itu tentu tidak murah. Namun dengan striker yang hebat, maka akan bisa mencetak gol. Begitu juga Kementerian BUMN dengan biaya pengelolaan yang tidak murah, maka kinerjanya bisa semakin optimal," ungkap Anam.

Anam juga mengingatkan pemerintah terkait potensi dampak negatif jika efisiensi terlalu ketat hingga melemahkan stamina Kementerian BUMN dalam mencapai target laba.

Dirinya tak ingin keterbatasan anggaran menurunkan stamina Kementerian BUMN dalam membawa BUMN mencapai laba sesuai target pemerintah.

"Saya tidak bisa membayangkan, sangat ngeri sekali kalau BUMN ini staminanya menurun. Kalau laba BUMN turun satu persen saja, maka negara akan kehilangan potensi Rp 2 triliun lebih," kata Anam.

Seperti diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan Kementerian BUMN melakukan langkah efisiensi dalam operasionalnya.

Erick mengungkapkan pagu anggaran Kementerian BUMN untuk tahun 2025 sebesar Rp 277,5 miliar, dengan rincian Rp 80 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN dan Rp 197,4 miliar untuk dukungan manajemen.

"Alhamdulillah, kemarin siang kami coba usulkan kepada Kementerian Keuangan. Memang belum dapat konfirmasi 100 persen, tapi mereka lihat usulan kami bukan sesuatu yang mengada-ada karena memang batas minimum kami untuk beroperasi itu di Rp 215 miliar," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Erick menyampaikan efisiensi yang dilakukan Kementerian BUMN mencakup berbagai aspek operasional.

Langkah efisiensi ini mencakup pengurangan fasilitas pimpinan sebesar 70 persen, pemotongan perjalanan dinas sebesar 54 persen, pengurangan fasilitas teknologi informasi (TI) sebesar 41 persen, pengurangan anggaran alat tulis kantor (ATK) hingga 90 persen.

Lalu pemangkasan anggaran kegiatan rapat dan acara seremonial sebesar 43 persen, efisiensi pemakaian gedung hingga 39 persen.

"Kita juga menurunkan biaya pengawasan BUMN sebesar 50 persen yang sebenarnya sangat penting kalau kita tahu pengawasan itu hal yang harus dimaksimalkan," ucap Erick. 

Kementerian BUMN juga melakukan penyesuaian kendaraan dinas hingga 66 persen.

Erick menyebut efisiensi kendaraan dinas menjadi salah satu langkah strategis untuk menghemat anggaran tanpa mengorbankan efektivitas kerja.

"Kendaraan dinas yang kemarin kami semua sewa, kami coba ganti lebih murah dari mobil listrik jadi hybrid. Tujuannya tadinya mobil listrik sekarang hybrid dengan harganya bisa lebih murah sampai 66 persen," lanjut Erick. 

Baca juga: Erick Thohir Potong Anggaran Fasilitas Pimpinan Kementerian BUMN Senilai Rp7 Miliar

“Kami melakukan efisiensi salah satunya dengan mengurangi fasilitas pimpinan di Kementerian BUMN, tapi tetap menjaga layanan untuk pegawai tetap optimal, seperti daycare dan layanan kesehatan. Hal ini karena kami ingin kerja keras karyawan tetap diapresiasi,” pungkas Erick Thohir.